Salin Artikel

Kelanjutan RUU Ketahanan Keluarga Tergantung Aspirasi Masyarakat

Dasco menyebutkan, saat ini RUU Ketahanan Keluarga baru masuk tahap sinkronisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Ini nanti baru dalam sinkronisasi. Nanti kamu akan lihat apakah UU ini bisa dilanjutkan atau tidak, tentu kami akan menampung aspirasi dari masyarakat luas," kata Dasco di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Dia menjamin DPR membuka pintu seluas-seluasanya terhadap berbagai saran dan kritik dalam pembahasan suatu RUU. Termasuk RUU Ketahanan Keluarga.

Menurut Dasco, saat ini sudah ada sejumlah pihak yang datang menyampaikan saran terkait RUU Ketahanan Keluarga.

"Sudah banyak yang datang juga soal (RUU) Ketahanan Keluarga. Jadi jangan khawatir DPR menutup diri terhadap hal-hal yang membuat keresahan di masyarakat," ujar dia.

Terkait anggota Fraksi Gerindra Sodik Mujahid yang jadi salah satu pengusul, Dasco mengatakan, usulan suatu RUU bisa dilakukan perorangan.

Ia mengatakan, pengusulan suatu RUU menjadi salah satu hak setiap anggota DPR.

"Jadi kalau usulan perseorangan bisa saja diusulkan sendiri. Itu karena hak anggota DPR menjalankan tupoksinya, dalam hal ini legislasi maka tidak perlu dikonsultasikan," papar dia.

Namun, Dasco Ahmad menyatakan dalam pembahasannya tiap fraksi bisa menyampaikan pendapat untuk menentukan kelanjutan pembahasan RUU Ketahanan Keluarga.

"Tapi dalam pembahasan nanti, suara fraksi-fraksi itu akan menentukan di situ apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak," kata Dasco.

RUU Ketahanan Keluarga menuai kontroversi di publik. Salah satu kritik datang dari Komnas HAM.

Mereka mengingatkan pemerintah dan DPR agar tidak menghasilkan peraturan yang diskriminatif.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, saat ini Indonesia telah menjadi anggota Dewan HAM PBB sehingga kebijakan yang dibuat seharusnya tak bertentangan dengan prinsip HAM.

"Komnas HAM mengingatkan kepada para pembuat kebijakan dan juga publik secara umum bahwa saat ini Indonesia adalah anggota Dewan HAM, sehingga sudah seharusnya rancangan kebijakan yang akan dihasilkan sesuai standar dengan prinsip dan norma hak asasi manusia," kata Beka, Rabu (19/2/2020).

Salah satu poin yang dinilai diskriminatif dalam RUU tersebut adalah ketentuan wajib lapor bagi keluarga atau individu homoseksual dan lesbian.

Selain itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menilai, RUU Ketahanan Keluarga terlalu mengatur norma etika dan ranah privat warga negara.

Sementara itu, ada banyak persoalan publik yang lebih mendesak untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Ada banyak hal yang mendesak untuk dibuatkan aturan, kemudian masak soal keluarga diatur (dalam UU)? Itu (menyangkut) norma etika yang merupakan kesalahan terbesar jika diatur dalam UU," ujar Feri di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).

Feri menuturkan, hal yang perlu diatur oleh negara adalah persoalan yang berkaitan dengan khalayak umum dan kepentingan publik.

Sementara itu, perihal kewajiban anak patuh kepada orangtua, kewajiban sebagai suami dan istri masuk kepada ranah etika yang sudah hidup sebagai norma masyarakat dalam waktu yang lama.

"Tiba-tiba di keluarga ternyata ada perbedaan pandangan, lalu langsung jadi sanksi pidana. Padahal perbedaan itu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan," ucap Feri.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/20/14444401/kelanjutan-ruu-ketahanan-keluarga-tergantung-aspirasi-masyarakat

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta Petani Diversifikasi Pangan, Jokowi: Hati-hati, Jangan Hanya Beras...

Minta Petani Diversifikasi Pangan, Jokowi: Hati-hati, Jangan Hanya Beras...

Nasional
Terkini soal Kasus Brigadir J: Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo Dihentikan, Bharada E Dapat Perlindungan Darurat

Terkini soal Kasus Brigadir J: Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo Dihentikan, Bharada E Dapat Perlindungan Darurat

Nasional
[POPULER NASIONAL] Bharada E Cabut Kuasa Deolipa karena Tidak Nyaman | Megawati Gembleng Capres PDI-P

[POPULER NASIONAL] Bharada E Cabut Kuasa Deolipa karena Tidak Nyaman | Megawati Gembleng Capres PDI-P

Nasional
24 Parpol Lolos ke Tahap Verifikasi Calon Peserta Pemilu 2024, Ini Daftarnya

24 Parpol Lolos ke Tahap Verifikasi Calon Peserta Pemilu 2024, Ini Daftarnya

Nasional
Pendaftaran Pemilu Ditutup, KPU Masih Periksa Berkas 16 Partai

Pendaftaran Pemilu Ditutup, KPU Masih Periksa Berkas 16 Partai

Nasional
6 Parpol Serahkan Berkas Fisik di Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu 2024

6 Parpol Serahkan Berkas Fisik di Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu 2024

Nasional
Pendaftaran Resmi Ditutup, 40 Parpol Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024 ke KPU

Pendaftaran Resmi Ditutup, 40 Parpol Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024 ke KPU

Nasional
Tanggal 16 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 16 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Apa Itu Whistleblower dan Contoh Kasusnya

Apa Itu Whistleblower dan Contoh Kasusnya

Nasional
Undang-undang Darurat Sajam

Undang-undang Darurat Sajam

Nasional
Daftar ke KPU, Eggi Sudjana Sesumbar Partainya Bakal Masuk 5 Besar di Pemilu 2024

Daftar ke KPU, Eggi Sudjana Sesumbar Partainya Bakal Masuk 5 Besar di Pemilu 2024

Nasional
Enggan Dukung Prabowo di Pilpres 2024, Eggi Sudjana: Dia Sudah Tidak Butuh Saya

Enggan Dukung Prabowo di Pilpres 2024, Eggi Sudjana: Dia Sudah Tidak Butuh Saya

Nasional
Partai Masyumi Daftar Pemilu 2024, Ketum: Kami Ingin Kembalikan Kejayaan Tahun 1955

Partai Masyumi Daftar Pemilu 2024, Ketum: Kami Ingin Kembalikan Kejayaan Tahun 1955

Nasional
Daftar Pemilu 2024, Partai Perkasa Klaim Satu-satunya Parpol yang Bawa Aspirasi Desa

Daftar Pemilu 2024, Partai Perkasa Klaim Satu-satunya Parpol yang Bawa Aspirasi Desa

Nasional
Partai Perkasa Jelaskan Alasan Boyong 2 Mobil Isi Dokumen Fisik Saat Daftar Pemilu ke KPU

Partai Perkasa Jelaskan Alasan Boyong 2 Mobil Isi Dokumen Fisik Saat Daftar Pemilu ke KPU

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.