Salin Artikel

Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menunjukan 51,5 persen responden lebih memilih didatangi petugas dalam pelaksanaan sensus penduduk.

Sementara itu, 25,8 persen responden memilih mengisi data secara daring.

Sebesar 22,3 persen responden mengaku tidak masalah sensus dilakukan secara daring atau didatangi petugas ke rumah, dan sisanya sebesar 0,4 persen menjawab tidak tahu.

Padahal, pada tahun ini, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyelenggarakan sensus penduduk yang untuk pertama kalinya dilakukan secara daring atau online.

Namun, hasil survei juga mengungkapkan bahwa sebesar 60,9 persen responden tidak mengetahui sensus penduduk akan dilakukan tahun ini.

Kemudian, responden yang mengaku tidak tahu Sensus Penduduk 2020 akan dilakukan secara online sebanyak 54,3 persen.

Hanif (26), seorang warga Depok, yang mengaku belum mengetahui informasi mengenai Sensus Penduduk 2020.

"Saya belum mendapatkan informasi terkait Sensus Penduduk 2020. Juga belum tahu bahwa ternyata sekarang warga diminta untuk mengisi data sendiri secara daring," ujar Hanif, seperti diberitakan Harian Kompas, Senin (17/2/2020).

Survei ini dilakukan dengan metode jajak pendapat atau pengumpulan pendapat melalui telepon.

Survei dilakukan Litbang Kompas selama 12-13 Februari 2020 dengan 530 responden yang berusia minimal 17 tahun dan tinggal di 17 kota besar. Responden dipilih secara acak.

Ke-17 kota besar yang menjadi tempat tinggap para responden yaitu, Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya.

Kemudian, Malang, Denpasar, Pontianak, Samarinda, Makassar, Manado, Ambon, dan Jayapura.

Nirpencuplikan atau margin of error survei ini sebesar kurang lebih 4,3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Selengkapnya baca di Harian Kompas: Mayoritas Masyarakat Belum Tahu Sensus 2020

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/17/10361611/survei-litbang-kompas-515-persen-warga-pilih-didatangi-petugas-sensus

Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke