Salin Artikel

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Litbang Kompas melakukan jajak pendapat tentang pengetahuan masyarakat terkait informasi adanya sensus penduduk yang dilakukan pada 15 Februari hingga Maret 2020.

Dilansir dari Harian Kompas edisi 17 Februari 2020, sebanyak 60,9 persen responden tidak tahu akan diadakan sensus penduduk.

Dalam sensus tahun ini, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menggunakan sistem dalam jaringan (daring) atau online. Sensus dengan cara konvensional akan dilakukan pada Juli 2020.

Terkait Informasi tersebut, hasil jajak pendapat Litbang Kompas menyebut 54,3 persen responden tidak tahu bahwa sensus penduduk tahun ini akan menggunakan sistem online.

Sementara, sebanyak 30,4 persen tahu dan bersedia mengisi data secara online.

Sedangkan 15,3 persen tidak tahu informasi tersebut dan tidak bersedia mengisi data sehingga memilih untuk didatangi petugas sensus saja.

Ketika responden ditanya lebih memilih mengisi sensus secara online atau didatangi petugas di rumah, hasilnya 51,5 responden masih memilih untuk didatangi petugas sensus.

25,8 persen setuju mengisi secara online dan 22,3 persen memilih tidak masalah mengisi data sensus secara online ataupun didatangi ke rumah oleh petugas.

Jajak pendapat ini dilakukan sejak 12 hingga 13 Februari 2020 dengan metode jajak pendapat melalui telepon.

Jumlah responden yang digunakan sebanyak 530 berusia minimal 17 tahun berbasis rumah tangga dipilih secara bertingkat di 17 kota besar di Indonesia.

Di antaranya Banda Aceh, Padang, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Pontianak, Samarinda, Makassar, Manado, Ambon dan Jayapura.

Jumlah responden ditentukan secara proporsional di setiap kota. Tingkat kepercayaan jajak pendapat 95 persen dengan nirpencuplikan kurang lebih 4,3 persen.

Meski demikian, kesalahan pencuplikan bisa saja terjadi. Hasil jajak pendapat ini mencerminkan pendapat masyarakat sesyai karakteristik responden di 17 kota besar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan menyukseskan Sensus Penduduk 2020 yang secara resmi dicanangkan pada Jumat (24/1/2020), di Istana Negara, Jakarta.

"Kunci utama kesuksesan sensus penduduk tahun ini adalah partisipasi dari seluruh elemen bangsa. Hajatan ini harus didukung semua pihak," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun tersebut bertujuan untuk menghasilkan satu data kependudukan.

Nantinya, data kependudukan tersebut bermanfaat sebagai data dasar untuk membuat perencanaan di berbagai bidang.

"Data hasil Sensus Penduduk 2020 nantinya tidak hanya bermanfaat untuk membuat perencanaan masa kini, tapi juga membuat proyeksi sampai tahun 2050," tutur Presiden.

Menurut Jokowi, data kependudukan yang valid dan akurat merupakan salah satu kunci utama dalam suksesnya pembangunan sebuah negara. Dalam sensus penduduk kali ini, pemerintah memberi kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Kini, masyarakat dapat mengikuti sensus secara daring dengan mengakses laman yang beralamat di sensus.bps.go.id. Pengisian sensus akan dimulai pada 15 Februari hingga 31 Maret 2020 mendatang.

"Sensus penduduk online agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam sensus dengan mudah. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk pendidikan kepada masyarakat untuk mulai sadar betapa pentingnya data administrasi yang sejalan dengan program Indonesia Sadar Administrasi," ucap Jokowi.

Adapun bagi penduduk yang belum mengikuti sensus secara daring pada periode tersebut, maka petugas sensus akan mendatangi rumah-rumah penduduk untuk melakukan sensus tersebut yang akan dimulai pada 1 Juli hingga 31 Juli 2020.

"Saya ingin memerintahkan kepada seluruh kementerian dan lembaga, termasuk di dalamnya Pemda, beserta seluruh pihak untuk memberikan dukungan penuh dalam menyukseskan kegiatan Sensus 2020 ini," kata dia.

Selengkapnya baca di Harian Kompas, Senin 17 Februari 2020: Mayoritas Masyarakat Belum Tahu Sensus 2020

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/17/10121431/survei-litbang-kompas-609-persen-masyarakat-tidak-tahu-sensus-penduduk-pada

Terkini Lainnya

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke