Salin Artikel

Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Pemda Tak Lagi Berwenang Urus Amdal

Apabila RUU ini disahkan, kewenangan dalam menetapkan amdal sebuah kegiatan usaha mutlak berada pada pemerintah pusat.

Hal ini diketahui dari draf omnibus law RUU Cipta Kerja yang telah disetorkan pemerintah ke DPR.

Kompas.com telah mengonfirmasi mengenai draf RUU Cipta Kerja ke sejumlah pimpinan Badan Legislasi DPR pada Kamis (13/2/2020).

Urusan amdal selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hodup.

Pasal 29 ayat (1) UU 32/2019 ini menyebut, "dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai amdal yang dibentuk oleh menteri, gubernur atau bupati/ wali kota sesuai dengan kewenangan".

Namun, dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Pasal 29 dihapus.

Demikian pula Pasal 30 yang memuat ketentuan mengenai keanggotaan Komisi Penilai Amdal.

Pasal yang mengatur soal kewenangan penerbitan amdal pada RUU Omnibus Law Cipta Kerja tertuang pada pasal 24 ayat (2), yakni berbunyi, "uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat".

Adapun, uji kelayakan yang dimaksud merujuk pada dokumen amdal sebagai sebuah kegiatan usaha.

Selain itu, unsur transparansi dalam penyusunan amdal juga dihapuskan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Pada Pasal 26 ayat (2) UU 32/2019 disebutkan, "pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan".

Namun, dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, unsur transparan dan lengkap dihapus menjadi "penyusunan dokumen amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan".

Pada ayat (3) hanya disebutkan bahwa "ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah".

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/14/12193881/dalam-ruu-omnibus-law-cipta-kerja-pemda-tak-lagi-berwenang-urus-amdal

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR Minta KPK Bentuk Deputi Monitoring Sendiri, Lepas dari Deputi Penindakan

Anggota DPR Minta KPK Bentuk Deputi Monitoring Sendiri, Lepas dari Deputi Penindakan

Nasional
Pengacara Agus Nurpatria Tuding JPU Abaikan Fakta Persidangan demi Kepuasan Publik

Pengacara Agus Nurpatria Tuding JPU Abaikan Fakta Persidangan demi Kepuasan Publik

Nasional
Polri Kirim Tim untuk Bantu Cari Korban Bencana di Turkiye dan Suriah

Polri Kirim Tim untuk Bantu Cari Korban Bencana di Turkiye dan Suriah

Nasional
Kasus Gagal Ginjal Terjadi Lagi, Pakar: Memalukan dan Memprihatinkan

Kasus Gagal Ginjal Terjadi Lagi, Pakar: Memalukan dan Memprihatinkan

Nasional
Firli Bantah Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung karena Beda Pendapat soal Penanganan Perkara

Firli Bantah Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung karena Beda Pendapat soal Penanganan Perkara

Nasional
Surya Darmadi Dituntut Seumur Hidup, Mahfud: Bagus, Korupsinya Rugikan Keuangan dan Ekonomi Negara

Surya Darmadi Dituntut Seumur Hidup, Mahfud: Bagus, Korupsinya Rugikan Keuangan dan Ekonomi Negara

Nasional
Jokowi: Data adalah 'New Oil', Keamanannya Harus Jadi Perhatian

Jokowi: Data adalah "New Oil", Keamanannya Harus Jadi Perhatian

Nasional
Ketika Ketua Komisi III Minta Maaf kepada KPK...

Ketika Ketua Komisi III Minta Maaf kepada KPK...

Nasional
Garuda Usul Biaya Penerbangan Haji 2023 Turun Jadi Rp 33,4 Juta

Garuda Usul Biaya Penerbangan Haji 2023 Turun Jadi Rp 33,4 Juta

Nasional
Verrell Bramasta Gabung PAN, Bakal 'Nyaleg' di Jabar pada Pemilu 2024

Verrell Bramasta Gabung PAN, Bakal "Nyaleg" di Jabar pada Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Minta Kota-kota Besar Mulai Berpikir Bangun MRT dan LRT

Jokowi Minta Kota-kota Besar Mulai Berpikir Bangun MRT dan LRT

Nasional
Immanuel Ebenezer Sebut Sudah Izin Ganjar soal Pembubaran GP Mania, tapi Tak Direspons

Immanuel Ebenezer Sebut Sudah Izin Ganjar soal Pembubaran GP Mania, tapi Tak Direspons

Nasional
Jurnalisme Warga dan Peran Pers Nasional sebagai Penyaring Berita Hoaks

Jurnalisme Warga dan Peran Pers Nasional sebagai Penyaring Berita Hoaks

Nasional
Golkar Bakal Bertemu PKB, PAN Yakin KIB Tak Ditarik Koalisi Lain

Golkar Bakal Bertemu PKB, PAN Yakin KIB Tak Ditarik Koalisi Lain

Nasional
Imbas Gempa Jayapura, 4 Warga Meninggal Dunia

Imbas Gempa Jayapura, 4 Warga Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.