Siap-siap, Sensus Penduduk 2020 Dimulai 15 Februari, Digelar Online dan Offline

SP 2020 merupakan proses pencatatan data kependudukan yang menyasar seluruh warga Indonesia.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Margo Yuwono mengatakan, SP 2020 adalah sensus yang ketujuh kalinya dilakukan oleh pemerintah.

Tercatat, BPS sebelumnya telah menggelar sensus penduduk sebanyak enam kali, masing-masing pada 1971,1980,1990, 1995, 2000 dan 2010.

Margo menuturkan, SP 2020 dilakukan dalam dua metode, yakni secara online dan offline.

Metode online akan dimulai pada Sabtu (15/2/2020) dan berlangsung hingga 31 Maret mendatang.

Sementara itu, metode offline dilakukan pada Juli 2020.

Margo menegaskan, kedua metode dilakukan secara berurutan dan sama-sama membutuhkan partisipasi masyarakat.

Lantas bagaimana cara masyarakat mengikuti sensus ini ?

Survei online dimulai 15 Februari

Margo Yuwono mengatakan, SP 2020 akan menggunakan basis data kependudukan dari 266.534.836 warga.

Data ini dihimpun oleh Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang terdokumentasikan dalam sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK).

Berdasarkan data yang sudah ada, pihaknya merancang agar sistem survei bisa diikuti warga secara online.

Untuk bisa mengikuti survei secara online, warga diminta mengakses laman www.sensus.bps.go.id.

Survei online bisa dilakukan mulai Sabtu (15/2/2020) hingga 31 Maret 2020.

Margo menyarankan warga mengikuti semua petunjuk yang ada di dalam laman.

"Caranya ada tiga tahap. Pertama membuat password sendiri, lalu ikuti seluruh pertanyaan di laman dan dijawab sesuai kondisi saat ini, " ujar Margo di Kantor Kemenkominfo, Kamis (13/2/2020).

"Sehingga, seterusnya masyarakat bisa memasukkan data individu dan keluarganya dari laman itu, " tegasnya.

Untuk memperlancar pengisian survei secara online, Margo mengimbau warga menyiapkan data kependudukan yang ada.

Setidaknya, warga harus menyiapkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK), data yang ada pada Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran.

Margo juga menyarankan warga menyiapkan data lain yang diperlukan, misalnya akta nikah, surat cerai dan sebagainya sesuai status administrasi kependudukan saat ini.

Survei offline pada Juli

Akan tetapi, BPS juga menyediakan alternatif cara lain jika warga tidak bisa menggunakan cara online.

Cara tersebut masuk ke dalam tahapan kedua sensus yang dijadwalkan digelar Juli 2020.

Lewat metode kedua ini, petugas sensus BPS akan mendatangi rumah-rumah warga secara door to door.

"Sebab kan ada juga kemungkinan individu yang data NIK dan KK nya tidak tersedia (di database kependudukan) sehingga belum bisa ikut mengisi data secara online," ungkap Margo Yuwono.

Dalam metode offline tersebut, petugas sensus akan datang ke rumah warga dan melakukan wawancara seputar data kependudukan.

Hasil survei dirilis 2021

Menurut Margo, setelah kedua tahapan survei selesai dilakukan, akan ada sinkronisasi data.

Hasil akhirnya berupa data kependudukan berdasarkan survei pada 2020 yang akan dirilis pada 2021.

"Jadi nanti jumlah penduduk Indonesia dan distribusi karakteristik penduduk menurut persebarannya bisa diketahui," ungkap Margo.

Hasil survei akan diserahkan kepada kementerian dan lembaga terkait untuk perencanaan program masyarakat.

Margo mencontohkan, dengan mengetahui parameter kependudukan masyarakat bisa diproyeksikan keperluan dasar masyarakat seperti pangan, tempat tinggal hingga kebutuhan lapangan pekerjaan.

"Kita pun bisa melihat bonus demografi kapan dimulai dan kapan berakhir. Ini penting bagi pemerintah untuk persiapan penyediaan lapangan kerja," ungkapnya.

Contoh penggunaan hasil survei lain yakni memproyeksikan jumlah penduduk secara jangka panjang.

"Misalnya, jika berdasarkan hasil survei sebelumnya diketahui jumlah penduduk pada 2045 mencapai 318,96 juta. Dari jumlah itu, tercatat perkiraan jumlah lansia sebanyak 63,71 juta. Jika demikian, persiapan apa yang akan dilakukan pemerintah?, " tutur Margo.

Kemendagri jamin sensus online aman

Sekretaris Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri Gede Suratha memastikan sistem data kependudukan dipastikan aman jelang pelaksanaan Survei Penduduk 2020.

"Sekarang, data kependudukan itu dikelola berdasarkan sistem kita, yaitu dengan SIAK. Dalam sistem tersebut (pengelolaanya) sampai saat ini didampingi oleh BSSN juga BPPT untuk pengamanan data, " ujar Gede di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

Gede menuturkan, hingga saat ini tidak ada oknum yang berhasil memembus pengamanan SIAK itu.

"Sampai saat ini belum ada yg melaporkan bisa menembus ke database kependudukan kita. Sehingga, jika tidak ada kesengajaan atau kejahatan, harusnya data kita terjamin keamananya," lanjut Gede.

Dia menuturkan transaksi data SIAK ke berbagai instansi pemerintah pun juga dilakukan dengan pengamanan.

Sejumlah instansi yang dimaksud antara lain BPS, Bareskrim dan KPK.

"Jadi mudah-mudahan ini (bisa) dijaga oleh kita semua, data kependudukan kita sampai saat ini aman," ucapnya.