Pemerintah Belum Putuskan Status Kewarganegaraan Teroris Pelintas Batas asal Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, pemerintah belum menentukan status kewarganegaraan 689 WNI teroris pelintas batas dan eks ISIS yang tersebar di sejumlah negara di Timur Tengah.

"Belum (menentukan status kewarganegaraan). Tidak di situ (permasalahannya). Perlu pendataan itu dulu," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Moeldoko tak menjawab secara tegas saat ditanya apakah pemerintah bingung untuk menentukan status kewarganegaraan 689 teroris pelintas batas dan eks ISIS itu asal Indonesia.

Ia menuturkan, pemerintah masih harus melakukan verifikasi terhadap seluruh WNI terduga teroris.

"Ya tadi itu, perlu verifikasi tadi. Intinya itu," ucap mantan Panglima TNI itu.

Moeldoko menambahkan, pemerintah tetap mendata mereka meskipun telah memutuskan tak akan memulangkan mereka ke Indonesia.

Sebab, ada kemungkinan nantinya pemerintah memulangkan anak-anak dari WNI teroris pelintas batas dan eks ISIS yang masih berusia 10 tahun ke bawah dan yatim piatu.

"Diverifikasi kan nanti ada, bisa saja nanti ada pemulangan terhadap anak yang usia sangat kecil, yang yatim piatu. Mungkin kan akan terjadi seperti itu," tutur Moeldoko.

"Dan kemarin Turki kan ada serangan dari pemerintah Turki, di salah satu wilayah Kurdi, sehingga mereka itu terpencar-pencar. Nah, perlunya ada verifikasi secara detail terhadap orang-orang Indonesia yang jumlahnya 689," lanjut Moeldoko.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah tak akan memulangkan WNI yang diduga teroris lintas batas, terutama mantan anggota ISIS, ke Indonesia.

Mahfud menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti rapat tertutup bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Bahkan tidak akan memulangkan FTF (foreign terorist fighter) ke Indonesia," kata Mahfud.

Ia mengatakan, keputusan itu diambil lantaran pemerintah khawatir para terduga eks ISIS itu akan menjadi teroris baru di Indonesia.

Menurut dia, pemerintah lebih mementingkan keamanan 267 juta WNI yang berada di Indonesia dengan tidak memulangkan para terduga kombatan eks ISIS tersebut.