Tim Advokasi Tegaskan Kedudukan Hukum soal Gugatan Pemblokiran Internet di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang gugatan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat yang diajukan tim advokasi pembela kebebasan pers, Rabu (5/2/2020).

Gugatan itu dialamatkan kepada Kemenkominfo sebagai tergugat I dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tergugat II mangkir.

Dalam agenda sidang penyerahan replik, penggugat menyerahkan jawaban sebanyak 22 halaman kepada hakim ketua Nelvy Christin.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudin menjelaskan, dalam replik tersebut memuat bantahan atas jawaban tergugat I dan tergugat II.

Di mana jawaban tergugat I dan tergugat II menganggap penggugat tidak memiliki legal standing.

"Bahwa para penggugat ini memiliki badan hukum di Indonesia dan memiliki pengalaman atau mengadvokasi di bidang kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Artinya memang dalam konteks itu, berwenang dalam melakukan gugatan legal standing," ujar Ade Wahyudin di PTUN Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Selain itu, Ade juga mempermasalahkan jawaban tergugat I dan tergugat II mengenai pemutusan internet berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Penggunaan aturan tersebut tidak tepat, mengingat PP Nomor 71 Tahun 2019 dilahirkan setelah peristiwa pemutusan internet Papua dan Papua Barat terjadi.

"Diakui oleh mereka bahwa PP itu berlaku pada Oktober 2019. Sedangkan peristiwa pemutusan ini Agustus dan September. Artinya sebelum regulasi ada, menurut kami itu halusinasi yang luar biasa. Sistem hukum yang butuh dengan peraturan perundang-undangan harus ada undang-undangnya," ucap Ade.

Adapun perlambatan internet pada 19 Agustus 2019 dan pemblokiran internet pada 21 Agustus 2019 di Papua dan Papua Barat berujung gugatan.

Gugatan sendiri dilancarkan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam, dan ICJR.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah melakukan pemutusan internet pada 19 Agustus 2019 dan pemblokiran internet pada 21 Agustus di Papua dan Papua Barat.

Pembatasan akses itu dengan alasan untuk mengurangi penyebaran hoaks dan meminimalisasi penyebaran konten negatif yang dapat memprovokasi ketika terjadinya aksi massa di Papua.

Pihak kepolisian saat itu menyebut bahwa aksi anarkistis bisa lebih parah jika tak dilakukan pembatasan akses internet.