Terbang ke Natuna, Mahfud MD Akan Hadiri Istigasah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersama sejumlah pejabat negara akan menghadiri kegiatan istigasahatau doa bersama di Natuna pada Kamis (6/2/2020).

"Saya tanggal 6 bersama beberapa pejabat terkait akan ke Natuna untuk menghadiri istigasah, doa bersama cara orang Indonesia untuk memohon kepada Tuhan bagi kebaikan bersama," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dirinya datang ke Natuna dalam waktu dekat.

"Sekurang-kurangnya Menko Polhukam diminta ke Natuna dalam waktu yang tidak terlalu lama atau sekurang-kurangnya tanggal 6 (Februari)," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, terdapat 238 orang yang tengah menjalani karantina setelah dievakuasi dari Kota Wuhan, China.

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, jarak lokasi karantina warga yang baru pulang dari Wuhan dengan permukiman masyarakat hanya 2 kilometer.

Meski begitu, Hamid Rizal menilai jarak tersebut masih aman untuk warga Natuna.

Di sisi lain, masyarakat Natuna juga sebelumnya menolak daerahnya dijadikan lokasi karantina.

Bahkan, mereka menggelar unjuk rasa yang nyaris berujung anarki, saat beberapa warga membakar ban mobil dan di tengah jalan menuju bandara.

Terdapat enam poin tuntutan yang disampaikan demonstran.

Pertama, meminta pemerintah daerah dapat menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat Natuna.

Kedua, masyarakat Natuna meminta agar WNI dari Wuhan untuk dipindahkan karantina ke KRI  milik TNI. Kemudian, KRI tersebut ditempatkan di lepas pantai.

Ketiga, masyarakat Natuna meminta agar pemerintah daerah dan pusat memberikan kompensasi berupa jeminan kesehatan, seperti posko layanan darurat dan cepat.

Keempat, meminta pemerintah untuk mendatangkan dokter psikiater bagi masyarakat Natuna dan meminta Menteri Kesehatan berkantor di Natuna selama proses karantina dan observasi ini dilakukan di Natuna selama 14 hari.

Kelima, masyarakat Natuna berharap segala bentuk kebijakan pemerintah pusat yang akan dilakukan di Natuna harus terlebih dahulu disosialisasikan ke masyarakat Natuna.

Keenam, masyarakat Natuna menilai, apabila pemerintah daerah tidak berhasil menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat, maka masyarakat Natuna akan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah daerah.