Mahfud MD Jamin Karantina WNI dari Wuhan Ditangani dengan Cermat

"Pemerintah akan menangani dengan secermat-cermatnya masalah yang sedang berlangsung dan komunikasi akan terus dilakukan dengan masyarakat Natuna," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Mahfud mengatakan, WNI yang menjalani karantina sepulang dari Wuhan dalam kondisi sehat.

Hanya saja, untuk menjalankan standar internasional dalam menangkal virus corona, pemerintah pun memutuskan mengkarantina 237 WNI di Natuna.

"Cuma untuk melaksanakan standar internasional maka dilakukan hal yang seperti sekarang ini, di mana dikarantina dulu, diperiksa setiap hari sampai sekian hari dengan catatan Menteri Kesehatan (Terawan Agus Putranto) berada di paling depan di bidang ini," ungkap Mahfud.

Selain itu, Mahfud meminta tokoh masyarakat mengecek informasi berkaitan dengan penanganan WNI melalui posko-posko yang dibangun pemerintah.

Pendirian posko tersebut salah satunya adalah untuk menangkal informasi hoaks terkait keberadaan WNI yang tengah diisolasi di Natuna.

"Kita punya posko-posko dan sebagainya untuk tidak percaya pada berita hoaks yang biasanya memprovokasi, mengadu domba, dan mendramatisir masalah, sebenarnya tidak ada apa-apa," kata Mahfud.

Mahfud juga berharap aktivitas kegiatan belajar-mengajar di Natuna segera kembali diselenggarakan seperti biasanya.

Permintaan itu disampaikan setelah sebelumnya Pemda Natuna meliburkan aktivitas sekolah. Mulai dari sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah atas di sekitaran Pulau Bunguran.

"Pendidikan sekolah sekolah supaya diselenggarakan seperti biasa, tidak ada hari libur karena memang tidak apa-apa," kata Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, masyarakat Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau terus melakukan unjuk rasa menolak kedatangan warga yang dipulangkan dari Wuhan, China.

Apalagi, warga yang dievakuasi dari China tersebut dikarantina di Kabupaten Natuna.

Bahkan, unjuk rasa tersebut nyaris berujung anarkistis, saat beberapa warga membakar ban mobil dan di tengah jalan menuju bandara.

Terdapat enam poin tuntutan yang disampaikan demonstran.

Pertama, meminta pemerintah daerah dapat menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat, untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat Natuna.

Kedua, masyarakat Natuna meminta agar WNI dari Wuhan untuk dipindahkan karantinya di KRI milik TNI. Kemudian, KRI tersebut ditempatkan di lepas pantai.

Ketiga, masyarakat Natuna meminta agar pemerintah daerah dan pusat memberikan kompensasi berupa jeminan kesehatan seperti posko layanan darurat dan cepat.

Keempat, meminta pemerintah untuk mendatangkan dokter psikiater bagi masyarakat Natuna dan meminta Menteri Kesehatan berkantor di Natuna selama proses karantina dan observasi ini dilakukan di Natuna selama 14 hari.

Kelima, masyarakat natuna berharap segala bentuk kebijakan pemerintah pusat yang akan dilakukan di Natuna harus terlebih dahulu disosialisasikan ke masyarakat Natuna.

Keenam, masyarakat Natuna menilai, apabila pemerintah daerah tidak berhasil menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat, maka masyarakat Natuna akan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah daerah.