Salin Artikel

Bupati Natuna: Lokasi Karantina dengan Permukiman Warga Berjarak Sekitar 2 Kilometer

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, lokasi karantina warga yang baru pulang dari Wuhan, China, dengan permukiman masyarakat berjarak sekitar 2 kilometer.

Meski begitu, Abdul menilai jarak tersebut masih aman untuk warga Natuna.

"Lebih kurang (jaraknya) 2 kilometer-lah. Jadi saya kira masih amanlah, " ujar Abdul di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2020).

Saat disinggung tentang kondisi masyarakat Natuna saat ini, Abdul mengatakan mereka sudah mulai memahami kebijakan pemerintah pusat.

Sehingga, masyarakat setempat sudah mulai tenang.

"Seperti kata Pak Mahfud (Menko Polhukam) karena terlalu cepat evakuasinya, jadi ya mungkin informasinya (dari pemerintah pusat) agak sedikit terlambat," tambah Abdul. 

Sebelumnya, rencana pemerintah pusat menjadikan Natuna sebagai lokasi karantina warga yang baru dipulangkan dari Wuhan ditolak oleh masyarakat setempat.

Penolakan itu dilakukan di depan Markas Koramil Ranai, Kabupaten Natuna, Sabtu (1/2/2020) siang.

Informasi yang berhasil dihimpun Kompas.com, warga Natuna berkumpul sejak pagi sekitar pukul 10.00 WIB untuk menyampaikan aksinya sehingga membuat akses menuju Bandara Lanud Raden Sadjad tertutup.

Bahkan, mereka masih berada di halaman depan Koramil Ranai guna memastikan pemerintah pusat membatalkan rencana dijadikannya Kabupaten Natuna sebagai lokasi karantina.

Wan Sofyan, tokoh masyarakat Ranai yang dihubungi melalui telepon mengatakan, apapun alasannya, mereka tetap tidak mau menerima WNI dari Wuhan yang akan dikarantina di Natuna.

"Saya yakin tidak ada daerah yang mau, jika daerahnya dijadikan sebagai lokasi karantina warga dari lokasi penyebaran virus mematikan," kata Wan, Sabtu (1/2/2020).

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/04/10381591/bupati-natuna-lokasi-karantina-dengan-permukiman-warga-berjarak-sekitar-2

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke