Salin Artikel

Tekan Angka Perkawinan Anak, Menteri PPPA Dekati Tokoh Agama dan Adat

Demikian diungkapkan Bintang usai acara penandatanganan pakta integritas Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (GEBBER PPA) di Kantor Kementerian PPPA, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2020).

"Pendekatan tokoh agama, tokoh adat akan dilakukan untuk mencegah perkawinan anak," kata Bintang.

Pendekatan terhadap tokoh agama dan tokoh adat itu adalah untuk memberikan pengertian kepada masyarakat dalam rangka mencegah perkawinan anak.

Pasalnya, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda untuk dapat mengedukasi masyarakat tentang perkawinan anak.

"Ini yang akan kami sesuaikan, tidak bisa pukul rata langkah apa yang kami lakukan di seluruh pelosok tanah air," kata dia.

Salah satu yang harus dilakukan lainnya adalah dengan menyamakan persepsi masyarakat dengan program yang akan disosialisasikan kemudian.

Termasuk memahami regulasi yang sudah ada, yakni UU Nomor 16 Tahun 2019 yang telah menyatakan bahwa perkawinan baik laki-laki maupun perempuan minimal berusia 19 tahun.

"Ke depan, kami akan buat pola lebih kongkret dan baku. Kami buat gerakan dulu langkah awal," ujar dia.

"Apa sih yang akan kita lakukan akan menyesuaikan dengan kondisi daerah karena setiap karakter masyarakat daerah akan beda budayanya," lanjut Bintang.

Selama 2018, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka perkawinan anak masih ada di 11,2 persen.

Targetnya, tahun 2024 dapat diturunkan menjadi 8,4 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/31/16392831/tekan-angka-perkawinan-anak-menteri-pppa-dekati-tokoh-agama-dan-adat

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Nasional
Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Nasional
Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Nasional
Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Nasional
KPK: 'Upeti' Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

KPK: "Upeti" Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.