Yasonna menegaskan, ia belum berniat mengakhiri karier politiknya hanya demi melindungi Harun.
"Saya kira intelektualitas saya belum seperti itu tololnya. Saya belum ingin melakukan harakiri politik hanya soal-soal begitu. Terlalu tolol saya," kata Yasonna di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Ia mengaku heran dengan opini publik yang menganggapnya melindungi Harun.
Yasonna pun menjelaskan soal pencopotan Ronny Sompie dari jabatan Dirjen Imigrasi Kemenkumham.
Yasonna mengatakan, pencopotan itu agar Ronny dapat difungsionalkan dalam tim independen yang akan dibentuknya.
Tim independen bertugas mengusut sebab keterlambatan informasi kepulangan Harun.
"Makanya saya bilang bentuk tim independen. Lebih fair. Tadi saya ketemu BSSN. Dia mau di belakang, sudah mengirimkan ahli. Saya bilang, oke masuk," kata dia.
"Bareskrim Siber. Kalau Ombudsman tidak mau, ya enggak usah, tetapi kan saya mau supaya betul-betul transparan kan," kata Yasonna.
Dia yakin, keterlambatan informasi soal kepulangan Harun disebabkan kesalahan sistem.
Yasonna mengaku sudah sering menginstruksikan agar ada penggantian sistem di keimigrasian.
"Karena masalah Masiku memang sistem kami yang sedang dalam apa itu kok. Sudah berapa tahun saya menyuruh pergantian sistem," kata Yasonna.
Sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menduga ada kaitan pencopotan Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie dengan pengusutan kasus dugaan suap yang melibatkan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ronny Sompie dicopot oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, yang juga diketahui publik sebagai politikus PDI Perjuangan.
"Ya, jelas itu sangat berkaitan," kata Isnur kepada Kompas.com, Selasa (28/1/2020).
Menurut dia, seharusnya yang dicopot tidak hanya Ronny, tetapi juga Yasonna.
"Padahal yang masyarakat sipil lihat lebih banyak konflik kepentingan dan dugaan menghalangi adalah Menkumham," kata dia.
https://nasional.kompas.com/read/2020/01/30/20352551/bantah-lindungi-harun-masiku-yasonna-saya-belum-ingin-harakiri-politik