Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Menurut Fritz, atas putusan itu, muncul kepastian hukum bahwa pengawas di kabupaten/kota bukan merupakan panitia pengawas (Panwas), melainkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Ini memberikan kepastian hukum bagi teman-teman yang di Bawaslu kabupaten/kota di dalam melaksanakan fungsi pengawasan Pilkada 2020," kata Fritz usai sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).

Fritz mengatakan, selama ini, kerap menjadi pertanyaan apakah pengawas di kabupaten/kota memiliki kewenangan pengawasan di Pilkada dan Pemilu atau tidak.

Pasalnya, UU Pilkada mengatakan bahwa pengawas di kabupaten/kota disebut sebagai Panwas. Sedangkan UU Pemilu meyebutnya sebagai Bawaslu.

Namun, dengan putusan MK ini dipertegas bahwa pengawas di kabupaten/kota adalah Bawaslu, kewenangan pengawasannya jelas.

"Dengan adanya putusan MK, pertanyaan-pertanyaan atau pun keraguan itu menjadi hilang," kata Fritz.

Menurut Fritz, atas putusan MK ini, Undang-undang Pilkada tidak harus direvisi. Ketentuan tersebut dapat langsung berlaku karena MK telah menuangkannya dalam sebuah putusan hukum.

Namun demikian, peluang revisi undang-undang tetap ada, dan Bawaslu menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada legislator.

"Saya serahkan kepada para pembentuk undang-undang untuk kembali melihat bagaimana, apakah diperlukan revisi undang-undang atau tidak," kata Fritz.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang menyoal frasa "panitia pengawas kabupaten/kota"

Melalui putusan itu, Mahkamah menegaskan bahwa frasa panitia pengawas kabupaten/kota tidak dapat dimaknai sebagai Panwas, melainkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten/kota.

Frasa Panwas kabupaten/kota yang dimuat dalam UU Pilkada, sepanjang tidak diartikan sebagai Bawaslu kabupaten/kota, menurut Mahkamah adalah bertentangan dengan UUD 1945.

"Menyatakan frasa panwas kabupaten/kota bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Bawaslu kabupaten/kota," kata Ketua MK Anwar Usman saat sidang pembacaaan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).

Gugatan uji materi ini dimohonkan oleh Ketua Bawaslu Sumatra Barat Surya Efitrimen, Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari, dan Anggota Bawaslu Ponorogo Sulung Muna Rimbawan.