Saksi Ungkap Open House hingga Umrah Eks Gubernur Kepri Dibiayai APBD

Demikian diungkapkan Kepala Biro Umum Kepulauan Riau Martin Luther Maromon saat menjadi saksi untuk Nurdin yang berstatus terdakwa kasus dugaan suap terkait izin pemanfaatan ruang laut dan penerimaan gratifikasi.

Di depan hakim, awalnya Martin mengakui terdapat anggaran dari bironya yang dianggarkan untuk biaya open house Lebaran dan umrah Nurdin sekeluarga.

"Pertama, untuk kegiatan open house tahun 2017 kepada penyelenggara open house-nya, open house gubernur," ujar Martin bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (29/1/2020).

"Saya memberikan ke panitianya Rp 30 juta. Itu kebetulan kebiasaan saja, karena hampir semua (satuan perangkat daerah) memberikan, jadi kami memberikan," lanjut dia.

Uang itu salah satunya diberikan untuk anak-anak yatim yang hadir di acara open house. Uang itu disiapkan dalam pecahan Rp 20.000 dan dimasukkan ke dalam amplop.

Pada hari raya Idul Fitri tahun 2018 juga demikian. Martin mengakui bahwa ada uang APBD yang diserahkan kepada Kepala Tata Usaha Pimpinan Nyi Osih.

Meski demikian, Martin tidak menyebut jumlah uang yang diserahkan untuk kegiatan open house Lebaran tersebut.

"Sama, karena untuk kegiatan open house diperlukan untuk diberikan amplop untuk anak- anak yatim dan sebagainya," ujar dia.

Pola yang sama kembali dilakukan pada open house hari raya Idul Fitri tahun 2019.

Pada tahun itu, Martin mengaku menyerahkan uang sebesar Rp 30 juta melalui sekretaris pribadi Nurdin.

"Kemudian untuk membantu kegiatan sebelum Lebaran, karena beliau ada kegiatan ke luar sebesar Rp 200 juta. Yang Rp 200 juta saya serahkan ke beliau langsung di Hotel Harmoni Batam," ungkap Martin.

Sementara untuk biaya umrah, lanjut Martin, uang disetorkan ke PT Zulindo Travel untuk membiayai umrah rombongan Nurdin.

Selanjutnya, Martin mengaku pernah memberikan uang Rp 600 juta secara langsung ke Nurdin di kantornya. Uang tersebut, lanjut Martin, digunakan untuk membiayai makan dan minum Nurdin beserta rombongan dalam kunjungan kerja.

"Beliau itu melakukan kunjungan kerja ke daerah itu kita lakukan pembayaran makan minum di sana dan dana itu yang kita berikan ke beliau setiap melakukan kunjungan," ujar Martin.

Dalam perkara ini, Nurdin Basirun didakwa menerima suap sebesar Rp 45 juta dan 11.000 dollar Singapura secara bertahap terkait izin prinsip pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepri.

Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha bernama Kock Meng bersama-sama temannya bernama Johanes Kodrat dan Abu Bakar.

Uang itu diberikan melalui Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau dan Budy Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau.

Selain itu, ia juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 4,22 miliar dari berbagai pihak dalam kurun waktu 2016-2019 selama masa jabatannya.

Menurut jaksa, sumber gratifikasi itu berasal dari pemberian sejumlah pengusaha terkait penerbitan izin prinsip pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi, dan izin pelaksanaan reklamasi.

Jaksa juga menyebutkan, penerimaan gratifikasi tersebut berasal dari para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Kepri.