Salin Artikel

Soal Virus Corona, Pemerintah Nilai Belum Perlu Evakuasi WNI di China

Menurut dia, evakuasi dilakukan jika situasi dinilai sangat berbahaya.

"Kemudian yang kedua pemerintah juga sudah menyiapkan untuk evakuasi kalau memang diperlukan. Jadi skema evakuasi ini sementara ini tidak dilakukan selama dianggap masih belum diperlukan," kata Muhadjir di Kantor PMK, Jakarta Pusat (28/1/2020).

Muhadjir menyampaikan, evakuasi dinilai perlu jika kondisi sudah sangat memaksa dan membahayakan WNI di China atau negara lain yang terkena virus corona.

Jika situasi masih bisa diatasi maka pemerintah hanya akan memberikan bantuan yang diperlukan WNI.

"Kalau masih bisa diatasi mereka masih bisa bertahan ya akan kita kontrol terus kita pantau termasuk semua kebutuhan akan kita cover," ucap dia. 

Dunia saat ini sedang dihebohkan dengan virus corona yang diduga berasal dari China tepatnya daerah Wuhan.

Sejauh ini, sudah ada beberapa negara yang terjangkit, mulai dari China, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Singapura, Australia, Amerika Serikat, Kamboja.

Kemudian Nepal, Malaysia, Kanada, Sri Lanka, Perancis, Vietnam, dan Jerman.

Sejumlah pelajar Indonesia di China yang ikut dikarantina untuk mencegah penyebaran virus corona di China.

Merebaknya virus corona di pusat kota Wuhan menyebabkan kota-kota lain di provinsi tersebut, termasuk kota Xianning, Guanxi, Enshi, dan Xiangyang juga terkena kebijakan karantina oleh Pemerintah China.

Akibat kebijakan karantina itu, stok makanan di apartemen mereka terus menipis. Mereka juga tidak diperbolehkan pergi ke pusat-pusat keramaian dan perbelanjaan.

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/28/14375031/soal-virus-corona-pemerintah-nilai-belum-perlu-evakuasi-wni-di-china

Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke