Cegah Penyimpangan Kekuasaan, Masa Jabatan Anggota Dewan Perlu Dibatasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai, gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) atas masa jabatan anggota dewan perlu didukung.

Tuntutan membatasi masa jabatan anggota dewan, menurut dia, relevan dengan kondisi saat ini. Pasalnya, partai politik telah gagal melakukan kaderisasi sehingga berpotensi menimbulkan oligarki di tubuh parlemen.

“Apa pun alasannya, jabatan publik harus dibatasi demi mencegah penyimpangan kekuasaan atau jabatan dan regenerasi,” kata Lucius kepada Kompas.com, Jumat (17/1/2020).

Ia menilai, para elite parpol cenderung berkuasa dalam menentukan siapa saja kandidat yang berhak mengikuti kontestasi anggota legislatif.

Umumnya, para elite hanya akan mengusung kandidat yang memiliki hubungan kekerabatan atau dekat dengan mereka.

Praktik oligarki di tubuh parpol ini mengakibatkan tertutupnya ruang kesempatan untuk menghadirkan wajah baru ketika kontestasi dilaksanakan.

“Oleh karena itu salah satu cara yang perlu didorong untuk mengikis kuatnya cengkeraman oligarkis parpol adalah dengan melakukan pembatasan jabatan anggota DPR, sama sepetti jabatan presiden atau kelala daerah,” ujarnya.

“Dengan pembatasan tersebut, ada tuntutan bagi parpol untuk menjalankan praktek kaderisasi di satu sisi, dan di sisi lain, ruang bagi regenerasi di tubuh parpol sampai ke anggota parlemen bisa berlangsung,” imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, seorang advokat bernama Ignatius Supriyadi menggugat ketentuan tentang masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil atas materi muatan Pasal 76 Ayat (4), Pasal 252 Ayat (5), Pasal 318 Ayat (4), dan Pasal 367 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014," kata Igantius dalam sidang pendahuluan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).

Ignatius berpandangan, empat pasal yang dimuat dalam UU MD3 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab, keempat pasal tak mengatur secara jelas mengenai masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD, sehingga berpotensi multitafsir.