Fraksi Gerindra Masih Kaji Urgensi Panja atau Pansus Jiwasraya

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Gerindra di DPR belum menentukan sikap terkait pembentukan panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) untuk mengawasi kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Sekretaris Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan pihaknya tak ingin anggaran negara terbuang percuma dengan pembentukan panja atau pansus Jiwasraya.

"Fraksi masih mengkaji urgensinya apa," kata Desmond di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2020).

Ia mencontohkan Pansus Pelindo yang dinilai tak menghasilkan solusi konkret.

Desmond khawatir hal serupa terjadi jika DPR berkukuh membentuk Pansus Jiwasraya tanpa memahami tujuan dengan baik.

"Misal kayak Pansus Pelindo, terkatung-katung enggak jelas ya ngapain. Aneh-aneh saja dan buang-buang uang negara," kata anggota Komisi III DPR itu.

"Jadi kami kaji ini kepentingan apa, kepentingan masyarakat dalam rangka mencari keadilan dan kepastian hukum. Bagi Gerindra itu bagian dari langkah yang harus dilakukan kalau itu urgensinya," imbuh Desmond.

Apalagi, kata Desmond, saat ini Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah bergerak cepat menangani kasus dugaan korupsi Jiwasraya dengan menetapkan lima orang tersangka.

"Kalau sudah sesuai dengan prosedur hukum sama Kejaksaan Agung dalam proses pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya Jaksa Agung, apa kita perlu panja dan pansus? Kan ini berhati-hati dalam menyikapinya," kata Desmond.

Ia menegaskan sikap Gerindra soal panja atau pansus Jiwasraya tak terpengaruh dengan posisi partai yang saat ini menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

Desmond mengatakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selalu memberikan arahan bahwa Gerindra harus memihak pada kepentingan rakyat.

"Enggak ada (kaitan sikap), kalau itu enggak. Pak Prabowo kan tidak otomatis menyeret partai koalisi dengan mereka. Kan kami dari dulu bukan oposisi, perintahnya kan jelas bagi Gerindra, yang tidak pro rakyat kritisi, yang pro rakyat dukung," jelas Desmond.

"Nah, dalam hal ini jelas sikap saya dalam rangka kepastian hukum dan keadilan, kalau rakyat itu dirugikan kita akan dukung pansus atau panja," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendorong komisi terkait, yaitu Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI untuk membentuk panitia kerja (panja) untuk mengawasi kasus dugaan korupsi Jiwasraya.

"Menurut saya akan terlalu lama bikin pansus prosesnya. Jadi karena pemerintah sudah melakukan hal-hal yang perlu kita respons cepat ya, kita akan segera," ucap Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Dia menyatakan, DPR mesti bergerak cepat untuk menyeimbangkan langkah pemerintah dalam penanganan krisis Jiwasraya.

Hal ini menyusul penetapan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Jiwasraya oleh Kejaksaaan Agung.

Menurut Dasco, pembentukan pansus akan memakan waktu lama.

Diketahui, pembentukan pansus harus berdasarkan usulan minimal 25 anggota dan lebih dari satu fraksi.

Dasco pun menjelaskan Komisi III mengawasi proses penegakan hukum, Komisi VI mengawasi kinerja BUMN, dan Komisi XI mengawasi keuangan BUMN.

Selanjutnya, di hari yang sama, Komisi VI DPR yang membidangi urusan BUMN telah memutuskan membentuk Panja Jiwasraya.

Anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka mengatakan, pembentukan Panja diharapkan dapat memperjelas akar masalah kasus PT Asuransi Jiwasraya.

"Dengan keputusan internal Komisi VI tersebut, maka khususnya terkait PT Jiwasraya Persero diharapkan dapat lebih jelas peta masalah dan dapat ditemukan solusi yang tepat," kata Rieke.