Pengusaha Penyuap Eks Dirut PTPN III Dituntut 2 Tahun Penjara

Pieko merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait persetujuan kontrak jangka panjang ke perusahaan Pieko atas pembelian gula kristal putih yang diproduksi petani gula dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) seluruh Indonesia.

"Kami penuntut umum menuntut majelis hakim memutuskan, satu, menyatakan terdakwa Pieko Njotosetiadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa Subari Kurniawan saat membaca surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu malam.

Menurut jaksa, hal yang memberatkan Pieko adalah perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, khususnya di sektor pangan.

Sementara itu, hal meringankan Pieko adalah belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, berlaku sopan di persidangan serta sudah lanjut usia dan sering sakit.

Jaksa menganggap, Pieko Njotosetiadi terbukti menyuap mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, Dolly Parlagutan Pulungan sebesar 345.000 dollar Singapura atau setara Rp 3,55 miliar.

Menurut jaksa, pemberian uang itu melalui mantan Direktur Pemasaran PTPN III, I Kadek Kertha Laksana.

Jaksa mengatakan, pemberian tersebut dimaksudkan karena Dolly dan Kadek telah menyetujui kontrak jangka panjang ke perusahaan Pieko atas pembelian gula kristal putih yang diproduksi petani gula dan PTPN seluruh Indonesia.

Adapun distribusi pemasarannya dikoordinasikan PTPN III selaku perusahaan induk PTPN.

Tak hanya itu, Pieko dianggap jaksa terbukti memberikan uang sebesar 190.300 dollar Singapura atau setara Rp 1,96 miliar ke mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Syarkawi Rauf.

Menurut jaksa, untuk menghindari kesan adanya praktik monopoli perdagangan melalui sistem kontrak jangka panjang oleh perusahaan Pieko, ia meminta Muhammad Syarkawi Rauf yang menjabat Komisaris Utama PTPN VI dan mantan KPPU untuk membuat kajian.

Atas perbuatannya, Pieko dianggap jaksa terbukti melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.