Salin Artikel

Sidak 4 Lapas, Ombudsman Temukan Ruang Tahanan Overload hingga Fasum Minim

Keempat tempat itu adalah Lapas Kelas IIA Cibinong; Lapas Kelas IIA Paledang; Lapas Kelas I Cipinang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang.

"Kalau di Lapas masih ada potensi kamar hunian bagi lapas yang potensi diskriminatif, dokter yang tidak standby on call, jumlah fasilitas umum yang kurang. Di Lapas juga masih overload itu," ujar anggota Ombudsman Ninik Rahayu di Ombudsman, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

"Sehingga ini bukan soal pemenuhan hak makan minum saja, tapi juga kesehatan dan kenyamanan," kata Ninik Rahayu.

Meski demikian, Ombudsman mengapresiasi kebijakan Kemenkumham yang mempercepat proses asimilasi tidak terlampau lama bagi mereka yang menjalani dua pertiga hukuman di lapas.

Ninik memaparkan, di Lapas Kelas IIA Cibinong, ruang tahanan mengalami overload; adanya sel yang dilengkapi fasilitas berbeda dan cenderung mewah dibandingkan sel lainnya. 

Selain itu, jumlah daftar nama narapidana tidak sesuai dengan jumlah narapidana dalam ruang straf sel; tidak ada dokter atau perawat yang siaga di klinik Lapas. Kemudian, sirkulasi udara pada ruang klinik juga kurang baik.

Temuan yang diapresiasi Ombudsman adalah secara umum standar pelayanan kunjungan sudah baik, adanya mesin self service bagi warga binaan dan sarana video call warga binaan dengan keluarga.

Di Lapas Paledang, Ombudsman juga menyebutkan adanya ruang tahanan yang overload; minimnya fasilitas umum, seperti lapangan olahraga dan masjid; serta minimnya fasilitas bimbingan kerja bagi narapidana laki-laki.

Secara umum, Ombudsman melihat standar pelayanan kunjungan sudah baik, adanya mesin self service bagi warga binaan dan fasilitas dan petugas kesehatan yang siap siaga.

Di Lapas Kelas I Cipinang, Ombudsman juga masih menemukan ruang tahanan overload, kamera CCTV Lapas hanya ada 12, adanya satu sel yang cenderung memiliki fasilitas berbeda dibandingkan sel lainnya.

Selain itu, pola koordinasi petugas lapas dalam mengambil keputusan atau tindakan juga cukup lama dan panjang.

Di LPKA Tangerang, Ombudsman melihat jumlah tenaga pendidik dalam kegiatan belajar mengajar di dalam LPKA masih terbatas serta petugas penjaga bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH) perempuan masih terbatas.

Secara umum, Ombudsman melihat standar pelayanan kunjungan sudah baik; ruang kunjungan ramah anak; adanya kesepakatan pihak LPKA dan dinas setempat untuk pembiayaan kesehatan ABH yang dirujuk ke RSUD; adanya sarana pendidikan dan teknologi informasi; dan sarana penyaluran minat dan bakat bagi ABH.

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/14/19011921/sidak-4-lapas-ombudsman-temukan-ruang-tahanan-overload-hingga-fasum-minim

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Nasional
ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

Nasional
Kasus Wali Kota Bekasi, KPK Dalami Pengadaan Lahan Pembangunan Grand Kota Bintang

Kasus Wali Kota Bekasi, KPK Dalami Pengadaan Lahan Pembangunan Grand Kota Bintang

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.