Temui Menkeu, Mendagri Minta Anggaran Penyediaan Blanko E-KTP Ditambah

Hal itu disampaikan Tito saat menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Permohonan kenaikan anggaran tersebut nantinya disampaikan secara resmi melalui surat dari Mendagri yang langsung ditujukan kepada Menkeu.

"Kami sudah mengingatkan dari awal juga diperkirakan bulan ke lima atau bulan ke enam juga akan habis (blanko e-KTP) dengan anggaran yang sudah disediakan Kemenkeu," kata Tito dalam keterangan tertulis, Senin (13/1/2020).

"Sehingga minta agar diberikan surat resmi, kami akan buatkan surat resminya dengan detail, berapa kebutuhannya, ini kira-kira yang dibahas," lanjut dia.

Mendagri juga mengatakan dirinya harus memastikan agar anggaran blanko e-KTP dapat memenuhi kebutuhan semua dinas kependudukan dan pencatatan sipil di seluruh daerah.

Anggaran tersebut harus dipenuhi hingga akhir tahun agar tak terjadi kelangkaan blanko e-KTP.

Dijelaskannya, penambahan anggaran tersebut, terutama terkait dengan pendanaan penggantian dokumen kependudukan korban terdampak bencana.

"Ini kan penting karena seperti banjir kemarin, ada yang kehilangan KTP, kartu keluarga, ini Dirjen Dukcapil saya perintahkan untuk membantu masyarakat yang kehilangan dokumen-dokumen penting tersebut," papar Tito.

"Ini dibagikan secara gratis, otomatis bertambah lagi kebutuhannya, ini kepentingan publik, kepentingan rakyat," lanjut Mendagri.