Datangi Kejagung, Boyamin Tanyakan Penanganan Kasus Korupsi Jiwasraya

Kedatangan Boyamin itu adalah ingin menanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Sebab, ia telah melaporkan dugaan korupsi dalam Jiwasraya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Oktober 2019.

"(Saya) pelapor peniup, bukan pelapor pelaku atau pelapor saksi. Jadi, pada posisi itulah saya punya hak untuk bertanya karena sejak jaksa agung baru itu kan pelapor boleh bertanya dan mengetahui perkembangannya," ungkap Boyamin.

Kepada tim penyidik Kejagung, Boyamin juga memastikan kembali perihal perkiraan kerugian negara akibat dugaan korupsi tersebut.

Berdasarkan prediksi sementara, kerugian negara akibat dugaan korupsi pada Jiwasraya sebesar lebih dari Rp 13,7 triliun.

Selain itu, Boyamin juga mengaku diberitahu perihal keterlibatan auditor yang khusus bergelut di bidang fraud jasa keuangan.

"Hari ini saya dijelaskan ini sedang untuk kerjasama auditor yang khusus fraud jasa keuangan. Itu khusus akan dikomunikasikan dengan auditor yang bahkan internasional kalau ga salah," lanjut dia.

Kemudian, ia juga menanyakan soal rencana Kejagung untuk memeriksa anggota direksi sebelumnya.

Dalam kasus ini, jaksa telah mencegah sebanyak 10 orang bepergian ke luar negeri. Mereka terdiri dari pegawai Jiwasraya dan pihak swasta.

Orang-orang yang dicekal terdiri dari HR, DYA, HP, MZ, DW, GL, ER, HH, BT dan AS.

Diberitakan, dalam penanganan kasus tersebut sendiri, Kejagung telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan nomor PRINT-33/F.2/Fd.2/12/2019 tertangal 17 Desember 2019.

Tim penyidik pun sudah memeriksa 89 saksi. Kendati demikian, Kejagung belum menetapkan satu pun seorang tersangka.

Adapun, kasus ini terkuak usai perusahaan asuransi itu memastikan pembayaran kewajiban sebesar Rp 12,4 triliun yang dijanjikan pada Desember 2019 tak bisa terlaksana.

Hal ini disampaikan Hexana Tri Sasongko selaku Direktur Utama Jiwasraya.

"Tentu tidak bisa karena sumbernya dari corporate action. Saya tidak bisa memastikan. Saya minta maaf kepada nasabah," kata Hexana dalam rapat Komisi VI DPR RI, Senin (16/12/2019).