Tegas Soal Natuna, Indonesia Tak Perlu Khawatir Gangguan Investasi China

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dinilai tidak perlu takut hubungan maupun investasi dengan China terganggu akibat polemik batas wilayah di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Hal itu disampaikan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana terkait insiden masuknya kapal-kapal nelayan asal China yang dikawal kapal coast guard ke Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia di perairan Natuna secara ilegal.

"Ketegasan ini tidak harus dikhawatirkan akan merusak hubungan persahabatan Indonesia dan China atau merusak iklim investasi pelaku usaha asal China di Indonesia," ungkap Hikmahanto ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (5/1/2019).

Menurutnya, ada negara yang memiliki sengketa wilayah dengan negara tetapi tidak mengganggu hubungan maupun iklim investasi,

"Contoh Jepang dengan China, Vietnam dengan China. Lalu Indonesia dengan Malaysia soal perbatasan. Masih banyak lagi," tuturnya.

Menurut Hikmahanto, pemerintah China sedang menguji pejabat baru di Kabinet Indonesia Maju terkait batas wilayah di Natuna.

Hikmahanto menuturkan, hal serupa pernah dilakukan China di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia pun mempertanyakan langkah yang akan diambil oleh para pejabat baru seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta Kepala Badan Keamanan Laut.

Ia mengatakan, pemerintah Indonesia harus menunjukkan komitmen terhadap wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia di Natuna.

"Momentum inilah yang seharusnya dimanfaatkan oleh wajah baru untuk tetap berkomitmen dengan sikap Presiden dan kebijakan luar negeri Indonesia terkait Natuna Utara," kata Hikmahanto.

"Untuk menunjukkan komitmen ini ada baiknya para wajah baru di kabinet melakukan peninjauan perairan di Natuna Utara dan menyelenggarakan rapat di KRI yang sedang berlayar di perairan tersebut," ujar dia.

Sebelumnya, kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan perairan Natuna yang berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Pemerintah Indonesia mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui Duta Besar yang ada di Jakarta.

Sementara itu, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus disiagakan di Perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk memantau kondisi di sana.

Penjagaan ini dilakukan karena sejumlah kapal milik China masih ada di sana.