Menteri PUPR: Mau Normalisasi atau Naturalisasi yang Penting Dikerjakan

Menurut Basuki, yang terpenting dari hal itu ialah eksekusinya sehingga benar-benar bisa mencegah terjadinya banjir di Jakarta.

"Yang penting itu buat saya mau naturalisasi mau normalisasi, dikerjakan, gitu. Jangan enggak dikerjakan," ujar Basuki usai rapat terbatas mengenai penanganan banjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Ia mengatakan, saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR terus berkomitmen membantu Pemprov DKI dalam program naturalisasi sungai.

Sebab, keduanya sama-sama membutuhkan pelebaran sungai untuk menampung debit air saat hujan.

Dengan demikian, Kementerian PUPR akan membantu mengerjakan konstruksi dan teknis pelebarannya, sementara Pemprov DKI Jakarta akan mengerjakan pembebasan lahannya.

Jika keduanya dikerjakan, Basuki optimistis Jakarta bisa mengantisipasi datangnya banjir besar karena air hujan di Jakarta dan kiriman dari Bogor bisa tertampung dan teralirkan ke laut.

"Yang penting, untuk wilayah sungai kami bertanggung jawab untuk pembangunannya. Pemprov DKI bertanggung jawab untuk pembebasan lahannya," ucap Basuki.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga menilai, penggabungan konsep normalisasi dan naturalisasi dapat menjadi salah satu opsi untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

“Banyak kota di Eropa, Australia, dan Amerika Serikat yang memadukan pendekatan normalisasi dan naturalisasi dengan serasi dalam penataan sungainya,” kata Nirwono kepada Kompas.com, Jumat.

Dalam upaya pengendalian banjir, pemerintah pusat sebenarnya telah bekerja sama dengan Pemprov DKI sejak era Gubernur Fauzi Bowo, yaitu melalui program normalisasi sungai. Namun, program itu terhenti sejak 2017.

Padahal, seharusnya, program yang menyasar empat sungai yakni Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke, dan Sungai Sunter itu ditargetkan selesai pada 2022.