Draf RUU Perlindungan Data Pribadi Selesai, Pembahasan Tunggu Surpres

Hal itu disampaikan Johny saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Senin (30/12/2019).

"RUU Perlindungan Data Pribadi saat ini sudah selesai drafnya. Kami menunggu Surpres untuk dikirim ke DPR," kata Johny.

Ia mengatakan, RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi inisiatif pemerintah dan masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

Namun Johny mengatakan, pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi masih akan menunggu selesainya RUU Omnibus Law.

Sebab, menurut Johny, pembahasan Omnibus Law lebih penting karena meyangkut perekonomian negara.

"Sekarang fokus pentingnya di omnibus law karena itu terkait banyak hal. Cipta lapangan pekerjaan dan kompilasi dari 74 undang-undang. PDP (Perlindungan Data Pribadi) juga penting, nah tinggal dikoordinasikan menyusunnya bagaimana untuk waktu yang ada di DPR," lanjut Johny.

Johny sebelumnya menilai peraturan tersebut dibutuhkan dalam rangka menjamin keamanan data serta kepentingan ekonomi Indonesia.

"Dalam kaitan dengan strategi kita kedaulatan data, data sovereignty Indonesia dan security Indonesia. Di samping untuk penggunaan untuk kepentingan perekonomian yang harus menata dengan baik, flow data close border, lintas negara," tutur dia.