Kejaksaan Agung Targetkan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Jiwasraya Rampung 90 Hari

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Kejaksaan Agung memiliki waktu 90 hari atau tiga bulan untuk mendalami kasus dugaan korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Hal itu diungkapkan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Adi Toegarisman ketika ditanya mengenai target Kejagung untuk mengungkap kasus tersebut.

"Kami berpedoman pada SOP, SOP kami tahap pertama ini kepada tim penyidik kami kasih waktu 90 hari," ungkap Adi saat konferensi pers di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2019).

Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menuturkan bahwa kelanjutan proses investigasi akan ditentukan di kemudian hari sesuai perkembangan kasus tersebut.

"Soal nanti berkembang, itu lain lagi," ungkap Burhanuddin dalam konferensi pers yang sama.

Kejaksaan Agung sudah membentuk tim yang beranggotakan 16 orang untuk mendalami kasus tersebut.

Saat ini, investigasi kasus dugaan korupsi Jiwasraya sudah memasuki tahap penyidikan.

Kejagung juga sedang mengumpulkan barang bukti, telah memeriksa 89 saksi, serta berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk menghitung kerugian negara.

Namun, hingga saat ini, Kejagung belum menetapkan seorang tersangka pun terkait kasus itu.

Nantinya, Kejaksaan Agung akan menyampaikan identitas tersangka apabila sudah mengantongi alat bukti cukup dan total kerugian negara.

Sebelumnya, perusahaan asuransi Jiwasraya memastikan pembayaran kewajiban sebesar Rp 12,4 triliun yang dijanjikan pada Desember 2019 tak bisa terlaksana.

Hal ini disampaikan Hexana Tri Sasongko selaku Direktur Utama Jiwasraya.

"Tentu tidak bisa karena sumbernya dari corporate action. Saya tidak bisa memastikan. Saya minta maaf kepada nasabah," kata Hexana dalam rapat Komisi VI DPR RI, Senin (16/12/2019).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penyelesaian masalah gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bakal diserahkan ke ranah hukum.

Menkeu mengatakan bakal melibatkan pihak Kepolisian, Kejaksaan, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penyelesaian masalah Jiwasraya.