Salin Artikel

Saat Nadiem Wacanakan Ganti Sistem Ujian Nasional...

UN akan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Kedua penilaian itu dilakukan di tengah masa belajar siswa, bukan di akhir masa belajar.

Penghapusan UN dan ujian pengganti tersebut merupakan bagian dari kebijakan pendidikan 'Merdeka Belajar' yang digagas Nadiem.

"Di tahun 2021, UN akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter," kata Nadiem dalam pemaparan program 'Merdeka Belajar' di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Selanjutnya, Komisi X DPR RI yang membidangi urusan pendidikan memanggil Nadiem dalam rapat kerja pada Kamis (12/12/2019).

Lewat rapat itu, Nadiem mengungkapkan, ada tiga alasan mengapa UN perlu diganti.

Nadiem menyebut, UN terlalu fokus pada kemampuan menghapal dan membebani siswa, orang tua dan guru.

Selain itu, UN juga dianggap tidak menyentuh kemampuan kognitif dan karakter siswa.

"Untuk menilai aspek kognitif pun belum mantap. Karena bukan kognitif yang dites. Tapi aspek memori. Memori dan kognitif adalah dua hal yang berbeda. Bahkan tidak menyentuh karakter, values dari anak tersebut yang saya bilang bahkan sama penting atau lebih penting dari kemampuan kognitif," kata Nadiem saat rapat di DPR, Senayan, Jakarta.

Ia pun menjelaskan konsep asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang dimaksud.

Asesmen kompetensi minimum diukur melalui kemampuan literasi dan numerasi. Nadiem mengatakan, literasi dan numerasi merupakan kompetensi dasar yang wajib dimiliki setiap individu.

Nadiem menyatakan, asesmen kompetensi minimum itu merujuk pada tes evaluasi pendidikan Programme for International Student Assessment (PISA) yang dibuat oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

"Topiknya cuma dua. Satu, literasi, yaitu kemampuan memahami konsep bacaan. Bukan membaca. Yang kedua adalah numerasi, yaitu bukan kemampuan menghitung, tapi kemampuan mengaplikasikan konsep hitungan di dalam suatu konteks yang abstrak atau yang nyata," jelas Nadiem.

Selanjutnya, survei karakter merupakan penilaian terhadap penanaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah.

Nadiem mencontohkan tentang nilai-nilai toleransi dan kebebasan berpendapat.

"Apakah misalnya ia dikondisikan dengan aman, apakah ia di-bully di kelas, apakah mendapatkan tekanan dari orang tua, guru, dan teman di lingkungan, apakah diberikan ajaran yang tidak toleran, apakah ia diberikan kesempatan beropini," jelas Nadiem.

Gagasan Nadiem ini menuai beragam pendapat dari publik.

Apa kata para siswa dan orang tua?

Rizqi Ibrahim Kasih (siswa kelas 8 SMPN 1 Rajeg) mengaku senang sistem UN diganti dengan sistem lain.

"Senang kalau UN enggak ada, karena jadi enggak belajar," ungkap Rizqi menanggapi rencana penghapusan UN.

Menurut Rizqi, materi UN terlalu banyak bagi dirinya. Hal itu ia alami saat mengikuti UN di kelas 6 SD.

Oleh karena itu, ia mengaku senang apabila UN diganti dengan sistem penilaian lain.

Lantas, penilaian seperti apa yang diinginkan Rizqi?

"Penginnya kayak ujian biasa, kayak UAS. Pelajarannya kan baru-baru. Enggak perlu menghapal banyak-banyak," tutur dia.

Berbeda dengan sang putra, Elly Yuliani mengaku tak setuju UN dihapus.

"Enggak setuju UN dihapus. Nanti anaknya makin tambah malas belajar," kata Elly.

Meski dia mengakui ada sedikit kekhawatiran ketika anak-anak menghadapi UN, Elly mengatakan UN mendorong anak rajin belajar.

"Di satu sisi mendorong anak lebih rajin. Kalau enggak ada UN, anaknya mau ke mana," ujar dia.

Namun, Elly mendukung apabila pemerintah menyiapkan sistem penilaian lain bagi para siswa. Ia berharap penilaian itu diterapkan secara matang.

"Harus dikajinya lebih dalam, jangan asal-asalan. Supaya pendidikan ke depan lebih baik. Seperti sekarang pelajaran anak-anak juga berlebihan menurut saya," kata dia.

Ghaza Ryzki Fadiyah, siswa kelas 11 SMAN 3 Kota Tangerang Selatan juga setuju dengan penggantian UN. Ia mengakui, UN memberatkan para siswa.

"UN membenani siswa," kata Ghaza.

Menurut dia, dengan ditiadakannya UN, membuat para siswa bisa lebih fokus ke ujian masuk perguruan tinggi. Apalagi, Ghaza menilai UN melahirkan lembaga bimbingan belajar yang berbiaya tidak murah.

"Membebani siswa untuk les kan butuh biaya besar juga. Kalau pakai asesmen itu sepertinya enggak terlalu memberatkan," tutur dia.

Sementara, orangtua Ghaza, Yanti Adefianty juga tidak sepakat UN dihapuskan.

"Kurang setuju ya, UN ditiadakan," ujar Yanti.

Menurut dia, UN mendorong siswa disiplin belajar. Namun, Yanti mengatakan tidak masalah jika pemerintah telah menyiapkan pengganti UN dengan sistem yang lebih baik.

"Tapi kalau ada pengganti UN yang lebih bagus tidak apa-apa sih," kata dia.

Ia pun berharap gagasan-gagasan yang disebutkan Nadiem diimplementasikan setelah melalui cukup riset.

Yanti tidak ingin kebijakan pendidikan terus berganti-ganti, sehingga berujung pada merugikan siswa.

"Kadang bingung di Indonesia pasti tiap ganti menteri kebijakan diganti. Terkadang tidak survei dulu, main lepas saja," kata Yanti.

https://nasional.kompas.com/read/2019/12/13/07265181/saat-nadiem-wacanakan-ganti-sistem-ujian-nasional

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.