Salin Artikel

PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

Apalagi, PP tersebut hanya mewajibkan PSTE (penyelenggara sistem dan transaksi elektronik) lingkup layanan publik yang mendaftar, sementara untuk layanan privat tidak wajib mendaftar.

Maka, ramai-ramai OTT tadi menyatakan diri sebagai PSE (penyelenggara sistem elektronik) lingkup privat sehingga tidak perlu mendaftar ke pemerintah RI. Lagipula PP itu tidak menyebut soal sanksi terhadap pelanggaran yang mereka lakukan.

Akibatnya jika misal mereka memuat konten-konten negatif tadi, pemerintah hanya mampu mengimbau agar konten itu dihapus atau diblokir.

Sejak 10 Oktober 2019 telah terbit PP Nomor 71 tahun 2019 tentang hal yang sama, tetapi dengan pengaturan yang lebih ketat, khususnya yang menyangkut kewajiban mendaftarkan diri bagi PSE.

PP yang mulai efektif berlaku pada 10 Oktober 2020 itu memberi kejelasan dan keterjangkauan dalam penerapan kedaulatan negara terhadap data dan mengedepankan tanggung jawab penuh PSE.

Berlakunya PP 71/2019, membuat PSE terpaksa memiliki cyber squad untuk mengawasi konten yang masuk dan segera memblokir konten-konten negatif yang muncul sebelum pemerintah RI menemukannnya.

Karena jika pemerintah lebih dulu menemukan, PSE akan kena denda yang jumlahnya sekitar Rp 100 juta per satu konten.

PP 71/2019 mengatur pendekatan pengaturan soal kriteria dan batasan PSE lingkup publik dan lingkup privat, dan pengaturan penempatan pusat data dan sistem PSE secara lebih terukur dan pasti yang menghilangkan keraguan atas kewajiban mereka mendaftar.

PP ini mengatur bahwa PSE lingkup publik meliputi instansi pemerintah atau yang ditunjuk pemerintah.


Tidak dapat diakses

Sementara PSE lingkup privat diatur dan diawasi kementerian atau lembaga berdasarkan aturan perundangan yang memiliki atau menawarkan portal, situs, aplikasi daring lewat internet di wilayah RI yang digunakan untuk berbagai keperluan bisnis.

Misalnya PSE yang menyediakan, mengelola, mengoperasikan perdagangan barang atau jasa, transkasi keuangan, pengiriman materi atau muatan digital berbayar lewat portal atau situs, surel atau aplikasi lain ke perangkat pengguna.

Mesin pencari, mengoperasikan layanan komunikasi SMS, suara dan video, surel, percakapan dalam platform digital, jejaring dan medsos masuk kriteria ini, selain penyedia berbagai bentuk informasi elektronik, permainan atau kombinasinya.

PSE lingkup privat bebas melakukan kegiatannya dengan kewajiban memastikan efektivitas pengawasan pemerintah dan harus memberi akses dalam rangka penegakan hukum.

PSE lingkup layanan publik diwajibkan melakukan pengelolaan, pemrosesan dan penyimpanan sistem elektronik dan data elektronik di dalam negeri dengan pengecualian terbatas.

Kedua jenis PSE diberi waktu sampai Oktober 2020 untuk memenuhi kewajiban pendaftaran, jika dilanggar ada ancaman sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, denda, penghentian layanan (blokir) sementara, pemutusan akses atau dikeluarkan dari daftar.

Kewajiban daftar tidak bisa dihindari, karena tanpa mendaftarkan diri layanan PSE tidak bisa diakses di wilayah RI. Demikian pula PSE terdaftar yang tidak menunaikan sanksi administratifnya akan diputus aksesnya di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam PP 71/2019 ada sekitar 29 pasal, mulai dari pasal 4 hingga pasal 98 yang mengatur ketatnya pengawasan negara dengan berbagai sanksi, yang besaran dendanya akan diatur dalam Peraturan Menteri (PM) Kominfo. [Moch S Hendrowijono, wartawan Kompas (1974 – 2005), Pengamat masalah transportasi dan telematika]

 

https://nasional.kompas.com/read/2019/12/11/21092861/pp-71-2019-jadi-andalan-pemerintah-awasi-konten-pornografi-dan-terorisme

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Joman: Relawan Jokowi Terbelah Beberapa Faksi, Ada yang Cari Uang dan Incar Kursi Menteri

Ketua Joman: Relawan Jokowi Terbelah Beberapa Faksi, Ada yang Cari Uang dan Incar Kursi Menteri

Nasional
Komnas Perempuan Usul Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad Diadili dengan UU TPKS

Komnas Perempuan Usul Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad Diadili dengan UU TPKS

Nasional
Komnas Perempuan Minta TNI Terus Dampingi Prajurit Kostrad Korban Pemerkosaan Perwira Paspampres

Komnas Perempuan Minta TNI Terus Dampingi Prajurit Kostrad Korban Pemerkosaan Perwira Paspampres

Nasional
Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad, TNI Didorong Bentuk Kajian

Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad, TNI Didorong Bentuk Kajian

Nasional
Sekjen Gerindra: Pemimpin Tetap Memakmurkan Rakyat meski Tahu Besok Kiamat

Sekjen Gerindra: Pemimpin Tetap Memakmurkan Rakyat meski Tahu Besok Kiamat

Nasional
Gunung Semeru Terus Keluarkan Awan Panas Guguran, Statusnya Naik Jadi Awas

Gunung Semeru Terus Keluarkan Awan Panas Guguran, Statusnya Naik Jadi Awas

Nasional
Indonesia Kalah Gugatan Ekspor Nikel di WTO, Moeldoko Tegaskan Pemerintah Akan Berjuang Habis-habisan

Indonesia Kalah Gugatan Ekspor Nikel di WTO, Moeldoko Tegaskan Pemerintah Akan Berjuang Habis-habisan

Nasional
Wapres Beri Pesan Khusus untuk TNI AU: Kepakkan Sayap dan Terbang Jaga Langit Dirgantara

Wapres Beri Pesan Khusus untuk TNI AU: Kepakkan Sayap dan Terbang Jaga Langit Dirgantara

Nasional
KPK Ungkap Alasan Undang Bupati Bangkalan Tersangka Suap di Hari Antikorupsi

KPK Ungkap Alasan Undang Bupati Bangkalan Tersangka Suap di Hari Antikorupsi

Nasional
Mayor Paspampres yang Perkosa Prajurit Kostrad Ditahan di Pomdam Jaya

Mayor Paspampres yang Perkosa Prajurit Kostrad Ditahan di Pomdam Jaya

Nasional
Bangun Sumur Bor, Kemensos Pasok 10.000 Liter Air Bersih per Hari untuk Korban Gempa Cianjur

Bangun Sumur Bor, Kemensos Pasok 10.000 Liter Air Bersih per Hari untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Saat Moeldoko Masak Nasgor Sorgum, Teringat Masa Kecil Susah Dapat Nasi...

Saat Moeldoko Masak Nasgor Sorgum, Teringat Masa Kecil Susah Dapat Nasi...

Nasional
Keluarkan Awan Panas Guguran Hari Ini, Gunung Semeru Tetap Berstatus Siaga

Keluarkan Awan Panas Guguran Hari Ini, Gunung Semeru Tetap Berstatus Siaga

Nasional
Moeldoko Yakin Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad Tak Bakal Lolos dari Hukum

Moeldoko Yakin Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad Tak Bakal Lolos dari Hukum

Nasional
Moeldoko: Saya Kurang Setuju Impor Beras, tetapi...

Moeldoko: Saya Kurang Setuju Impor Beras, tetapi...

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.