Menko PMK Sebut Bimbingan Pranikah untuk Cegah Kemiskinan dan Ciptakan SDM Unggul

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat Rapat Koordinasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Seluruh Indonesia, di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

"Kemenko PMK berinisiatif untuk menyerang kemiskinan dari hulu yaitu sebelum mereka membangun keluarga sehingga kami akan memberikan program sertifikasi pranikah dengan pembekalan kepada calon pengantin," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers Kemenko PMK, Rabu (11/12/2019).

Muhadjir mengatakan, saat ini jumlah keluarga di Indonesia per Maret 2019 adalah sebesar 57.116.000.

Dari jumlah tersebut, 9,4 persen atau hampir 10 juta keluarga termasuk keluarga miskin atau sangat miskin.

Bahkan jika ditambah dengan keluarga yang hampir miskin maka jumlahnya menjadi 16,82 persen.

Oleh karena itu, kata dia, pembangunan SDM pun menjadi tanggung jawab bersama baik masyarakat maupun pemerintah.

"Pembangunan sumber daya manusia merupakan tanggung jawab bersama. Pendidikan Keluarga ditekankan oleh Presiden untuk membangun Indonesia maju, yang didukung oleh sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi," kata dia.

Diberitakan, Kementerian Koordinator PMK bakal mencanangkan program sertifikasi perkawinan.

Program itu diperuntukkan bagi pasangan yang hendak menikah. Mereka nantinya diwajibkan untuk mengikuti kelas atau bimbingan pra-nikah, supaya mendapat sertifikat yang selanjutnya dijadikan syarat perkawinan.

Muhadjir mengatakan, sertifikasi ini penting menjadi bekal pasangan yang hendak menikah.

Sebab, melalui kelas bimbingan sertifikasi, calon suami-istri akan dibekali pengetahuan seputar kesehatan alat reproduksi, penyakit-penyakit yang berbahaya yang mungkin terjadi pada pasangan suami istri dan anak, hingga masalah stunting.

"Untuk memastikan bahwa dia memang sudah cukup menguasai bidang-bidang pengetahuan yang harus dimiliki itu harus diberikan sertifikat," ujar Muhadjir.