Salin Artikel

Mendagri: Daerah Tak Siap Pilkada Langsung Perlu Dipikirkan Mekanisme Lain

Hal ini, kata dia, untuk membuka opsi mekanisme pilkada secara asimetris.

Tito mengatakan, bagi daerah yang tidak siap menggelar pilkada secara langsung, maka harus disiapkan mekanisme lain, salah satunya kepala daerah dipilih oleh DPRD.

"Yang rendah maka ini mekanisme lain apakah melalui DPD, DPRD seperti dulu. tapi bagaimana reduce damage juga. Kalau problem di DPRD bagaimana dengan independen tadi, mereka bisa terakomodasi solusinya seperti apa?" kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Tito juga menyinggung penunjukan langsung kepala daerah. Sebagai contoh, kata dia, penunjukkan wali kota di DKI Jakarta.

Ia mengatakan, kepala daerah yang ditunjuk langsung tidak perlu mengeluarkan dana kampanye atau mencari cara agar modal politiknya kembali.

"Di Jakarta ini penunjukan langsung wali kotanya, dia enggak perlu bicara lagi untuk mengembalikan modal kampanye. Jadi wali kota ini sudah ada penunjukan langsung masih dipertahankan, karena ini daerah khusus," ujarnya.

Tito mengatakan, apabila mekanisme pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta itu bagus, maka tidak ada salahnya diterapkan di daerah lain.

"Kalau model bagus kenapa tak dipakai di tempat lain yang memiliki kekhususan juga misalnya," ucapnya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan, evaluasi pilkada langsung itu diperlukan agar masyarakat dapat melihat dampak positif dan negatifnya.

"Nah ini mungkin sekali lagi jawabannya adalah evaluasi dan kajian akademik," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/11/18/21105371/mendagri-daerah-tak-siap-pilkada-langsung-perlu-dipikirkan-mekanisme-lain

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Nasional
Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Nasional
Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Nasional
Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Nasional
Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Nasional
Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Nasional
Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Nasional
Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Nasional
Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Nasional
Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Nasional
Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Nasional
Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Nasional
Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.