Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

JAKARTA, KOMPAS.com - Revolusi industri 4.0 tak bisa dipandang sebelah mata. Seluruh elemen masyarakat, baik swasta maupun pemerintah sontak melakukan perubahan agar tak tergilas zaman.

Sejumlah strategi ditata pemerintah, termasuk menyiapkan aparatur sipil negara (ASN) agar berdaya saing dalam menghadapi perubahan.

Setapak demi setapak perubahan itu tampak, mulai dari proses rekrutmen pegawai pemerintah yang menggunakan sistem komputer atau internet, hingga pelayanan publik yang kian canggih. 

Pemimpin negara ini pun tak main-main dalam menghadapi tantangan masa depan. Setelah resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memaparkan 5 program utama yang dilakukan mulai 2019 hingga 2024 mendatang.

Ia mengingatkan para menteri dan aparatur sipil negara (ASN) untuk tak lagi bekerja dengan berorientasi proses, melainkan berorientasi pada hasil-hasil yang konkret.

Presiden Jokowi pun mengingatkan, tugas eksekutif bukan hanya menyusun dan melaksanakan kebijakan, melainkan membuat masyarakat menikmati hasil pelayanan pemerintah dan hasil pembangunan.

Mantan Wali Kota Solo itu pun menegaskan, tugas ASN adalah menjamin agar manfaat program pemerintah dirasakan seluruh masyarakat.

Belum selesai sampai di situ, Jokowi berkomitmen menyederhanakan birokrasi dengan memangkas regulasi yang menghambat investasi serta menyederhanakan eselonisasi.

“Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas, eselonisasi harus disederhanakan,” ujarnya.

Ia bahkan meminta struktur pejabat eselon cukup dua tingkat. Presiden bakal memangkas struktur eselon 5 (jabatan pelaksana), eselon 4 (jabatan pengawas), dan eselon 3 (jabatan administrator).

Persoalan birokrasi saat ini adalah struktur yang amat hierarkis yang berdampak pada lambannya proses pengambilan keputusan maupun tindakan administrasi pemerintah. Dampaknya, daya saing Indonesia melorot dari peringkat 45 pada 2018 menjadi peringkat 50 pada 2019.

Namun demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta adanya jabatan fungsional berbasis kompetensi dan keahlian. Jabatan fungsional itu untuk mendukung upaya peningkatan efektivitas kinerja pemerintah kepada publik.

“Tugas birokrasi kita itu menjamin agar manfaat program itu dirasakan oleh masyarakat,” kata Jokowi.

Tantangan untuk pegawai pemerintah

Jokowi pun menantang para pegawai pemerintah untuk bekerja keras dalam membangun Indonesia.

“Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat, dan birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot!”

Ancaman tegas dari orang nomor satu di Indonesia itu ternyata tak menyurutkan semangat generasi muda untuk berkontribusi untuk bangsa dan negara dengan melamar bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Buktinya, situs sscasn.bkn.go.id yang resmi dibuka pada Senin (11/11/2019) diserbu jutaan peminat CPNS. 

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan 152.250 formasi. Adapun 37.425 formasi pada kementerian/lembaga, sementara itu 114.825 formasi pada pemerintah daerah.

Sebagai informasi, formasi jabatan yang dibutuhkan adalah tenaga pendidikan, kesehatan, dosen, teknis fungsional, serta teknis lainnya.

Penerimaan CPNS di Kementerian PAN RB

Bukan hanya menerbitkan peraturan rekrutmen CPNS, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 2019 juga membuka peluang bagi warga negara Indonesia untuk ikut terjun membangun negara melalui instansi tersebut.

Menurut Sekretaris Menteri PANRB Dwi Wahyu Atmaji, penerimaan CPNS tersebut berlandaskan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 368 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan PNS di Lingkungan Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2019.

Ia mengatakan, Kementerian PANRB membuka rekrutmen CPNS sebanyak 140 formasi, di mana terdapat 56 formasi di Kementerian PANRB dan terdapat 84 formasi di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Kami sudah mulai mengumumkan, pendaftaran CPNS mulai 11 hingga 25 November 2019. Mudah-mudahan masyarakat banyak yang berminat berkontribusi di Kementerian PANRB,” kata Atmaji kepada Kompas.com di kantornya.

Kementerian PANRB menekankan pada sumber daya manusia yang memiliki kecakapan berbahasa Inggris dalam rekrutmen. Pasalnya, ASN yang bekerja di instansi itu nantinya mesti berinteraksi dengan dunia luar dan siap dengan persaingan antar bangsa. Oleh karena itu, para pelamar CPNS nantinya wajib mengikuti tes bahasa Inggris.

Dalam rekrutmen CPNS 2019, Kementerian PAN RB membutuhkan pelamar dari lulusan berbagai latar pendidikan, misalnya ekonomi, hukum, administrasi negara, dan komunikasi.

“Kami membutuhkan pegawai baru dengan berbagai macam latar belakang pendidikan untuk mendukung reformasi birokrasi,” ujarnya.

Formasi Khusus

Calon pelamar dengan formasi khusus juga menjadi perhatian Kementerian PANRB. Terdapat 3 formasi khusus yang dibuka Kementerian PANRB yaitu formasi Cumlaude (10 persen dari total formasi), formasi Disabilitas (2 persen dari total formasi), dan formasi Putra/putri Papua dan Papua Barat (2 formasi).

Sejalan dengan kebijakan nasional, putra-putri asal Papua dan Papua Barat diajak untuk bergabung dengan kementerian itu.

Atmaji menjelaskan, kebijakan itu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua dan Papua Barat.

Putra-putri yang diterima di Kementerian PANRB maupun instansi lain bisa belajar bersama. 

“Pada saatnya, mereka bisa tetap berkarir di instansi itu atau kembali ke daerahnya untuk membangun di Papua,” katanya.

Kategori lain yang masuk formasi khusus adalah disabilitas. Kementerian PAN RB membuka peluang bagi disabilitas untuk berkontribusi mereformasi birokrasi sebagai analis.

“Dalam tanda petik, analis bisa bekerja di belakang meja. Jadi, tidak ada halangan bagi mereka untuk berkontribusi sesuai dengan keahliannya,” kata Atmaji.

Pemerintah membuka formasi khusus disabilitas ini agar mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk ikut andil dalam mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pada penerimaan CPNS sebelumnya, Kementerian PAN RB telah membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk bergabung. Sayangnya, tak ada pelamar yang lolos seleksi.

Nilai-nilai utama

Lebih dari itu, calon pelamar wajib tahu nilai-nilai yang menjadi pedoman bekerja di lingkungan Kementerian PANRB agar tak salah langkah.

Berikut nilai-nilai utama yang dirangkum Kompas.com dari laman menpan.go.id:

Pertama integritas, dengan adanya nilai ini pegawai Kementerian PANRB wajib melaksanakan tugas dengan jujur serta konsisten antara perkataan dengan perbuatan, berperilaku terpuji, disiplin dan penuh dedikasi berdasarkan norma dan etika.

“Ini penting sekali. Sepintar apa pun orang kalau tidak punya integritas justru menjadi masalah, orang pinter kalau integritasnya rendah malah justru merusak,” kata Atmaji.

Nilai utama kedua yakni profesional. Dengan nilai ini, para ASN Kementerian PANRB mampu menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian serta inovatif untuk mencapai hasil prima lewat kerja sama.

“SDM yang mau masuk ke Kementerian PAN RB mesti mempunyai motiviasi untuk makin profesional. Kami tentu punya kewajiban untuk mengembangkan kapasitas SDM,” ujarnya.

Ketiga, akuntabel. Dengan adanya nilai utama tersebut, pegawai Kementerian PANRB bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku dan tugas, baik dari sisi proses maupun hasil.

“Harus bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu kepada organisasi dan masyarakat. Selain itu, mereka harus punya kemampuan inovasi, berkreasi, dan selalu menjunjung tinggi kualitas,” kata dia.

Ranah kerja

Aparatur negara dan birokrasi memang menjadi fokus kerja Kementerian PANRB.

Berbeda dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang melaksanakan aturan/kebijakan, Kementerian PANRB berfungsi merumuskan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara serta reformasi birokrasi.

“Persoalan yang dirumuskan misalnya masalah kelembagaan. Organisasi pemerintahan ini mau dibentuk seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa,” tutur Atmaji.

Selain itu, Kementerian PANRB juga mengurus managemen sumber daya manusia (SDM), mulai dari rekrutmen, pengembangan karir, sampai pensiun.

“Yang ketiga, masalah akuntabilitas instansi pemerintah, kinerja, kebijakan tentang pelayanan publik dengan mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan organisasi yang tepat, dengan SDM yang tepat, dengan managemen kinerja yang tepat, sehingga menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Itu semua tugas Kementerian PANRB,” kata dia.

Seleksi pegawai

Atmaji mengakui, peminat CPNS di Kementerian PANRB cukup tinggi. Pada penerimaan CPNS tahun sebelumnya, imbuhnya, sekitar 2.000 orang mendaftar untuk kebutuhan 151 formasi di instansi tersebut.

“Mudah-mudahan makin banyak pelamar sehingga kami makin mudah mendapatkan calon-calon yang terbaik,” ujar Atmaji,

Setelah seleksi administrasi, ia melanjutkan, para pelamar menjalani seleksi kompetensi dasar (SKD).

Proses seleksi dilakukan di daerah-daerah terdekat dengan alamat tempat tinggal pelamar.

“Prinsipnya, pemerintah ingin mendekatkan tempat tes dengan para pelamar,” ungkapnya.

Apabila lulus seleksi SKD, para pelamar diundang ikut seleksi kompetensi bidang (SKB) di Kantor Kementerian PANRB di Jakarta. Selain kompetensi bidang, pelamar mesti mengikuti tes bahasa Inggris setara dengan tes TOEFL, psikotes, dan wawancara.

Ia memperkirakan, SKB digelar pada Maret 2020. Pasalnya, SKD baru digelar Februari 2020.

Hasil akhirnya, nilai SKD dan SKB diintegrasikan dengan komposisi 40 persen SKD dan 60 persen SKB. Hasil tes disusun mulai dari peringkat terbaik.

“Itu sudah mekanis, tidak bisa diintervensi meski selisihnya 0,01. Kami tidak bisa memilih di luar rangking,” katanya.

Setelah ada pemberitahuan lulus tes tersebut, Kementerian PANRB menunggu konfirmasi pelamar menerima atau tidak.

“Pada penerimaan CPNS sebelumnya, ada pelamar yang mengundurkan diri. Kalau ada yang mengundurkan diri berarti peserta yang ada di peringkat selanjutnya bisa masuk,” katanya.

Para pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dan menerima pekerjaan itu mesti melengkapi berkas-berkas untuk mendapatkan nomor induk pegawai (NIP) dan ditetapkan sebagai CPNS.

“Kami berharap proses ini bisa berlangsung dalam satu bulan. Jadi, CPNS sudah dapat mulai bekerja secepatnya,” ucap dia.

Nah, Anda yang tertantang untuk melakukan reformasi birokrasi di Indonesia dapat menyimak informasi detail penerimaan CPNS Kementerian PANRB di sini.