Salin Artikel

Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

PKS pernah berkoalisi dengan partai yang beragam, bahkan dengan yang berbeda basis, selain partai Islam.

Tercatat partai berasaskan Islam ini sempat berkoalisi dengan partai berbasis kekristenan, yakni Partai Damai Sejahtera (PDS).

"Dalam dinamikanya dia (PKS) tidak akan pernah menjadi kaku. Sehingga ketika kemudian PKS ini diajak atau dalam sepanjang sejarahnya diajak berkoalisi dengan beragam-ragam (partai)," ujar Hidayat saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (16/11/2019).

"Kami pernah diajak berkoalisi oleh seluruh partai politik di Indonesia. Bahkan Partai Damai Sejahtera sekalipun," ucapnya di depan ratusan kader yang hadir.

Hidayat menuturkan, PKS dan PDS pernah berkoalisi di Pilkada Papua.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, PKS memang pernah berkoalisi dengan PDS pada Pilkada Papua periode 2016-2011.

Saat itu, keduanya mengusung pasangan Lukas Enembe dan Ahmad Arobi Aituarauw, namun gagal meraih kemenangan.

"Kita waktu itu pernah hanya berdua PDS dan PKS mengusung calon gubernur dan wakil gubernur Papua, Pak Lukas Enembe, sebelum periode yang sekarang," kata Hidayat.

Wakil Ketua MPR itu mengatakan, sarana yang dipergunakan oleh PKS untuk mewujudkan cita-citanya selama ini selalu sesuai dengan norma hukum di Indonesia.

Oleh sebab itu, kata Hidayat, sikap politik PKS selalu merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku dan kemaslahatan masyarakat.

"Dengan demikian maka PKS ini harus terus berada dalam posisi di mana dia punya kesiapan sekaligus kesanggupan untuk merealisasikan ajakan berkoalisi untuk membangun bangsa dan negara," ujar Hidayat.

https://nasional.kompas.com/read/2019/11/17/07572481/cerita-hidayat-nur-wahid-saat-pks-berkoalisi-dengan-pds

Terkini Lainnya

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke