Nasdem: Bodoh jika Kita Meninggalkan Jokowi

Bahkan, dukungan itu akan ditegaskan kembali dalam Kongres II Partai Nasdem yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 8-11 November 2019.

"Ini pilpres saja baru selesai kan enggak mungkin namanya Nasdem itu yang mendukung Presiden tanpa syarat dan mahar dari 2014 mau meninggalkan yang sudah kita menangkan begitu saja," kata Irma di arena Kongres, Sabtu (9/11/2019).

"Itu (meninggalkan Jokowi) pekerjaan bodoh, pekerjaan sia-sia dan bodoh. Enggak mungkin itu kita lakukan," sambungnya.

Apalagi, tudingan itu hanya didasari pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman.

"Sebenarnya itu kenapa harus curiga? Kenapa harus di-framing bahwa seolah-olah kami ingin berada di luar, seolah-olah kami membangun poros baru," kata Irma.

Irma menegaskan komunikasi politik yang dibangun Nasdem dan PKS justru untuk membantu Presiden Jokowi mengkonsolidasi kekuatan yang ada di luar pemerintah.

Setelah PKS, Surya Paloh juga berencana bertemu dengan PAN dan Demokrat.

"Tapi kan banyak yang nyiyir, banyak yang mencurigai. Kalau kita hidup selalu dengan kecurigaan, kapan kita bisa bangun indonesia ini ke depan menjadi lebih baik," kata dia.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebelumnya menilai ada partai yang mencurigai langkah Nasdem yang membuka ruang komunikasi dengan beberapa di luar koalisi pemerintah.

Namun saat ditanya partai mana yang mencurigai Nasdem, Surya enggan menjawab. Ia hanya meyakini ada partai yang mencurigai Nasdem.

"Yang mencurigai Nasdem ya kita enggak tahu. Tapi pasti ada bagaikan angin yang terasa di tangan saya tapi saya enggak bisa tangkap dia. Enggak terlihat tapi ada perasaan saja," kata Surya di sela Kongres kedua Nasdem di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Namun, Surya tak mempermasalahkan hal tersebut. Ia mengatakan Nasdem tetap membuka ruang komunikasi dengan partai di luar koalisi pemerintahan.

"Kami bangga berada di Nasdem. Kami bangga memiliki Nasdem. Tapi kita harus lebih berbangga lagi menjadi rakyat dan warga negara Indonesia. Itu lah manifesto kita. Jadi bukan dasar Nasdem partai pengusung pemerintah kemudian hanya memikirkan kepentingan koalisi," lanjut dia.