Pemerintah Sebut Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bentuk Keberpihakan kepada Masyarakat

Terawan mengatakan, hal itu dilihat dari adanya suntikan dana untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Pada tahun ini, kata Terawan, PBI mendapat kucuran dana pemerintah sebesar Rp 26,7 triliun dan tambahan suntikan dana sekitar Rp 9 triliun.

"Keberpihakan pemerintah jelas kepada orang yang kurang mampu, keberpihakan ini bisa menjadi dasar supaya isunya tidak terbalik," kata Terawan seusai rapat perdana bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/11/2019) malam.

"Pemerintah ini betul-betul ingin membantu orang yang kurang mampu. Pemerintah intinya adalah ingin membantu yang tidak mampu," tegasnya.

Menurut Terawan, pemerintah telah melakukan perhitungan penuh kehati-hatian dalam menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang akan berlaku per 1 Januari 2020.

Kenaikan itu sebagai imbas defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp 32 triliun pada 2019.

Guna menutupi defisit itu, pemerintah pun terpaksa menaikkan iuran. Salah satu tujuannya adalah supaya rumah sakit dapat kembali bernapas lega.

Selain itu, kenaikan iuran BPJS juga dinilai dapat menghidupkan sentral pelayanan agar kembali bisa berjalan seperti semula.

"Karena itu, pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran. Harus diingat bahwa keputusan menaikkan iuran itu, pemerintah mengeluarkan pengeluaran yang besar sekali," katanya.

Di sisi lain, kenaikan ini akan membuat masyarakat berpindah ke kelas yang lebih rendah. Perpindahan itu, kata Terawan, bukanlah masalah asal pemerintah daerah dapat membantu pendataannya.

Perpindahan itu perlu pengecekan mendalam untuk memastikan pihak yang terdaftar benar-benar golongan miskin.

"Termasuk, apakah orang tersebut baru jatuh miskin. Harus diketahui, kapan miskinnya, apa sudah sudah lama miskin. Itu yang harus diketahui sehingga keanggotaan PBI, terdatanya menjadi lebih baik," kata Terawan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen pada Kamis (24/10/2019).

Kenaikan iuran itu berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja.

Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan," ujar Jokowi dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019.