Salin Artikel

Politisi Golkar Meutya Hafid Jadi Ketua Komisi I DPR

Meutya didampingi empat wakil yaitu Utut Adianto dari PDI-P, Bambang Pristiono dari Fraksi Partai Gerindra, Teuku Riefky Harsya dari Demokrat dan Abdul Kharis Almasyhari dari PKS.

"Apakah usulan nama-nama tersebut bisa disetujui?," ujar Puan.

"Setuju," ujar para anggota Komisi I.

Usai ditetapkan, Meutya mengucapkan rasa syukur dan akan segera menentukan agenda komisi I ke depannya.

Meutya mengatakan, pihaknya juga akan mengundang para mitra kerja dari kementerian terkait untuk mengetahui rencana yang akan dilakukan kementerian tersebut.

"Termasuk tentu Kementerian pertahanan. Kita ingin tahu pola ke depan dan juga apa program-program dari kemenhan kali ini seperti apa saja. Kemkominfo saya rasa juga, karena menterinya baru, apakah ada terobosan-terobosan baru yang akan dilakukan oleh menterinya," kata Meutya.

"Kemenlu menterinya sama, tapi semua rencananya, terutama yang paling strategis akan kita panggil," sambungnya.

Lebih lanjut, Meutya mengatakan, Komisi I juga siap bekerja sama dengan Menteri Pertahanan yang baru Prabowo Subianto. Ia mengatakan, pihaknya tidak akan membeda-bedakan mitra kerja.

"Komisi 1 tentu akan bekerja sama dengan baik, dengan semua mitra termasuk Pak Prabowo, mantan capres, namun saat ini menjadi menhan. Jadi, tentu kita tidak melihat lagi background beliau apa, tapi kita akan saling menghormati sebagai mitra komisi 1," pungkasnya.

Sebelumnya, DPR telah telah menetapkan komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Komisi I dalam rapat paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Komisi I terdiri dari 51 anggota dari 9 fraksi. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangangan (PDI-P) memperoleh jatah kursi paling banyak dengan 11 anggota.

Sedangkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang paling sedikit memiliki jumlah kursi.

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/29/17521031/politisi-golkar-meutya-hafid-jadi-ketua-komisi-i-dpr

Terkini Lainnya

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke