Mereka yang Kecewa dan Maaf Jokowi soal Formasi Kabinet Indonesia Maju...

Presiden Jokowi membagi 34 menteri tersebut dari dua kalangan, yaitu kalangan profesional dan kalangan partai politik.

Namun, tak semua pihak terakomodasi dalam Kabinet Indonesia Maju. Beberapa pendukung Jokowi ketika Pilpres 2019 tak masuk dalam jajaran anggota kabinet.

Jokowi menyadari banyak pihak yang kecewa dengan susunan Kabinet Indonesia Maju.

Ia menjelaskan, jumlah menteri hanya 34 anggota, sehingga tidak semua nama yang diusulkan bisa masuk ke dalam barisan kabinet.

Jokowi menyebut, ia menerima sampai 300 lebih nama untuk dipertimbangkan menjadi menteri.

"Oleh sebab itu, saya sadar mungkin yang senang dan gembira karena tewakili di kabinet itu hanya 34 orang yang dilantik. Yang kecewa berarti lebih dari 266 orang," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

"Artinya yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang," kata dia.

Jokowi mengungkapkan, penyusunan kabinet adalah tugas yang berat. Menurut Jokowi, ia harus melihat kapasitas calon menteri tersebut dan keterwakilan dari daerah.

"Semua proporsinya harus sesuai betul," kata dia.

Lantas siapa saja pihak yang kecewa dengan susunan Kabinet Indonesia Maju?

Hanura

Partai Hanura menyatakan, kecewa dengan penyusunan Kabinet Indonesia Maju. Sebab, sebagai partai pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu 2019, sudah sewajarnya mendapatkan jatah kursi menteri.

"Wajar kalau dari beberapa daerah, beberapa kader kami ada kemarahan, ada kekecewaan bahwa tidak ada semacam penilaian yang khusus untuk Partai Hanura," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Bona Simanjuntak dalam sebuah diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Bona mengatakan, partainya cukup masif dalam mengampanyekan pasangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Bahkan, sampai kehilangan kursi di DPR RI.

"Bahkan salah satu mungkin, Direktur TKN (Tim Kampanye Nasional) nya pun dari Hanura dan tetapi dalam perjalanannya kami memang kami bahkan harus berkorban sehingga tidak ada kursi lagi di Parlemen," ujar dia.

Pengurus Besar Nadlatul Ulama

Pengurus Besar Nadlatul Ulama atau PBNU kecewa dengan penyusunan Kabinet Indonesia Maju.

Berbeda dari Hanura, ia menyayangkan Jokowi memilih Jenderal (purn) Fachrul Razi sebagai menteri agama.

Beberapa kiai di daerah kecewa dengan keputusan Jokowi.

"Saya dan pengurus lainnya banyak mendapat pertanyaan terkait Menteri Agama. Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes," kata Ketua PBNU KH Robikin Emhas dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019).

Robikin mengatakan, para kiai memahami Kemenag memiliki tugas penting dalam menangkal radikalisme.

Namun, pemilihan Fachrul dinilai tak sesuai dengan yang diharapkan dalam membentengi NKRI dari ajaran NKRI.

Dampak radikalisme, kata Robikin, sangat berbahaya maka NU juga akan terus mengantisipasi dan mengingatkan.

"Bahkan NU menyatakan Indonesia sudah kategori darurat radikalisme, di samping darurat narkoba dan LGBT," ujar Robikin.

PP Muhammadiyah

Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan, pihaknya kecewa atas penyusunan menteri di Kabinet Indonesia Maju, khususnya ditunjuknya Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebab, posisi Mendikbud biasanya diisi oleh kalangan Muhammadiyah.

"Sangat kecewa," ujar Wakil Ketua Majelis Tabligh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Fahmi Salim di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Fahmi berharap, ditunjuknya Nadiem yang sebagai Mendikbud tidak menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa penyusunan formasi Kabinet Indonesia Maju ini dilakukan secara serampangan.

Kendati demikian, pernyataan Fahmi dibantah oleh Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dadang Kahmad.

Ia menegaskan, pihaknya menghormati komposisi Kabinet Kerja Jilid II yang dibentuk Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ia pun berterima kasih karena perwakilan Muhammadiyah masih dipercayai di salah satu posisi di Kabinet Indonesia Maju.

"Muhammadiyah bahkan berterima kasih karena Prof Muhadjir Effendy diberi amanat dan diangkat Presiden sebagai Menko PMK," kata Dadang dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/10/2019).

Dadang menegaskan, pernyataan di luar yang telah disampaikannya Ketua Umum PP Muhammadiyah terkait kabinet tidak mewakil organisasi tersebut secara keseluruhan

Untuk itu, ia meminta kader Muhammadiyah untuk tidak mengeluarkan pernyataan tentang susunan kabinet yang tidak sejalan dengan garis Muhammadiyah.