PPP: Survei LSI Tak Jadi Penentu Jokowi soal Perppu KPK

Menurut Arsul, Presiden Jokowi tidak harus menjadikan survei tersebut sebagai landasan di dalam mempertimbangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) demi mencabut UU KPK.

"Survei itu jadi bahan pertimbangan saya kira, bukan jadi bahan penentu. Menentukan UU itu tidak bisa berdasarkan hasil survei. Tetapi harus dari kajian yang sifatnya akademik, kemudian melalui ruang-ruang perdebatan publik," kata Arsul saat dihubungi, Senin (7/10/2019).

Menurut Arsul, masyarakat mendukung Perppu KPK karena topik itu sudah menjadi isu yang dibahas di media sosial.

Arsul menambahkan bahwa selain Perppu, ada dua opsi yang dapat diambil jika UU KPK hasil revisi dinilai melemahkan lembaga antirasuah itu.

Dua opsi itu yakni uji materi di Mahkamah Konsitusi serta legislative review atau revisi kembali yang dilakukan DPR dan pemerintah.

Menurut Ketua Fraksi PPP di DPR ini, parpol pendukung Jokowi sudah sepakat Perppu merupakan opsi terakhir dari kemungkinan pilihan yang ada.

"Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja dan yang ada di parlemen menyampaikan bahwa Perppu itu, kalau dalam bahasa yang simpel harus jadi opsi yang paling akhir, setelah semuanya dieksplor dengan baik tentunya," kata Arsul.

Meski demikan, menurut Arsul, jika pada akhirnya presiden mengeluarkan Perppu KPK, maka koalisi pendukung pemerintah tidak bisa berspekulasi terkait sikap seperti apa yang akan diambil masing-masing fraksi di DPR.

Presiden akan kembali berkomunikasi dengan parpol pada saat ingin mengambil keputusan terkait Perppu.

"Kita tidak bisa berkalau-kalau, karena pada saat kami bertemu dengan Presiden pada hari Senin malam lalu di Isbog (Istana Bogor) presiden belum buat keputusan," ujar Arsul.

"Presiden hanya sampaikan tentunya nanti beliau ketika akan membuat keputusan akan berkomunikasi kembali dengan parpol-parpol itu aja," lanjut dia.