Imparsial: Jokowi Kurang Perhatikan Modernisasi Alutsista TNI

"Soal anggaran, memang di era Jokowi ada peningkatan anggaran pertahanan yang cukup signifikan, misalnya, pada tahun 2014 catatan kami itu ada Rp 86 triliun, sementara tahun 2019 ini tercatat Rp108 triliun. Itu artinya lebih dari 25 persen naiknya dari awal sampai sekarang. Bahkan, tahun depan diprediksi mencapai Rp 127 triliun," kata peneliti Imparsial, Anton Aliabbas saat jumpa pers terkait Peringatan HUT Ke-74 TNI, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat.

Namun sayangnya, menurut dia, ketika anggarannya sudah naik, tidak ada arah yang jelas bagaimana pemerintahan Jokowi ini melakukan modernisasi alutsista.

Ia menyebutkan, ada ada tiga komponen dalam anggaran pertahanan.

Pertama, anggaran rutin, gaji dan lain-lain. Kedua, anggaran belanja barang mencakup penggunaan barang dan lain-lain. Ketiga, belanja modal, terkait pembelanjaan alutsista.

"Kalau saya mencoba membandingkan, benang merahnya, Pak SBY pada tahun 2013-2014 itu sangat terlihat, bahwa anggaran rutin memang selalu menjadi pos pertama. Perbedaannya antara Jokowi dan SBY adalah di era Pak SBY anggaran pembelanjaan modal itu menjadi nomor dua terbesar. Jadi pada tahun 2013, anggaran rutinnya ada di Rp 33,5 triliun di anggaran modalnya ada di 25,7 triliun," kata Anton.

Sementara itu, pada era Jokowi, menurut dia, ketika ada lonjakan anggaran yang cukup tinggi dan signifikan, anggaran belanja modal menjadi komponen nomor 3.

"Bahkan catatan kami di tahun 2018 justru sangat rendah terkait belanja modal, karena di tahun sebelumnya di 2017 itu sekitar Rp33,4 triliun dan di tahun 2018 justru cuma setengahnya Rp19,1 triliun," ucap Anton.

"Itu jadi problem utama, kami melihat pertama bahwa ada lonjakan anggaran pertahanan yang cukup signifikan, tapi tidak ada konsep, tidak ada panduan, visi yang jelas sehingga tidak ada arah," kata dia. 

Anton juga menyoroti soal manajemen personel TNI. Sebab, belakangan sempat ada kabar terkait kebangkitan dwi fungsi TNI akibat banyak perwira tinggi dan perwira menengah tidak memiliki jabatan alias non job.

Menurut dia, para aktivis khawatir terkait jabatan dwi fungsi TNI yang semakin nyata. Apalagi, ada perwira aktif yang menduduki jabatan sipil.

"Saat ini ada perwira aktif yang menduduki jabatan di Kementerian ESDM. Padahal kita tahu bahwa ESDM tidak termasuk jabatan yang boleh dimasuki oleh TNI," ucap dia.