Pemerintah Harus Antisipasi Soal Geostrategis di Ibu Kota Baru

KOMPAS.com – Anggota Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (Pansus IKN) DPR RI M. Sarmuji menegaskan, pada rencana pemindahan ibu kota jangan sampai menyisakan persoalan geostrategi.

Pasalnya, laut antara Kalimantan dan Sulawesi merupakan laut internasional, sedangkan Kalimantan Timur lebih mendekati wilayah konflik internasional pada Laut Cina Selatan atau sekarang Laut Natuna Utara.

Dia membandingkan, lokasi Jakarta yang jauh dari laut Internasional sehingga tidak ada kerawanan pertahanan, sedangkan Kalimantan Timur yang relatif dekat dengan laut internasional.

"Supaya kita yang ada di Pansus yakin kalau kita pindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur tidak ada persoalan geostrategi, karena kita mendekati wilayah konflik yang tadi saya sampaikan," ungkap Sarmuji melalui rilis tertulis, Jumat (27/9/2019).

Dia mengatakan, hal ini harus dipastikan tidak ada masalah geostrategi sebagai antisipasi agar Indonesia tidak masuk dalam konflik wilayah perbatasan.

"Kira-kira antisipasi-antisipasi apa yang diperlukan kalau kita jadi memindahkan ibu kota ke sana karena tentu tantangannya berbeda antara Jakarta yang relatif jauh dengan Natuna Utara atau Cina Selatan," papar legislator dapil Jawa Timur VI itu.

Menurutnya, geostrategi merupakan masalah yang teramat penting bagi bangsa, baik untuk masa depan, masa kini, dan bahkan masa lampau.

Pasalnya, ia menuturkan setiap negara dan bangsa membutuhkan strategi dalam pemanfaatan wilayah yang yang dikuasai sebagai salah satu ruang lingkup nasional.

Ini semua dilakukan hanya untuk menentukan sarana, kebijakan, tujuan nasional, dan perwujudan kepentingan melalui sebuah pembangunan. Dengan cara ini sebuah bangsa dan negara akan dinyatakan tetap ada dalam arti politis, hankam, sosial budaya, ideologis, dan ekonomis.

"Saya ingin tinjauan geostrategis menjadi bagian yang tidak terhindarkan dari keseluruhan pandangan kita tentang pemindahan ibu kota negara," tutup Sarmuji.