Salin Artikel

Mahfud MD Minta Mahasiswa "Cooling Down"

Mahfud mengatakan, aksi unjuk rasa perlu dihentikan sementara supaya pemerintah bersama DPR dapat mengkaji dan mengolah aspirasi para mahasiswa yang telah disampaikan.

"Sekarang waktunya cooling down. Untuk apa? Biar diolah dulu isi demonya. Kalau didemo terus, kapan lalu diolah? Didemo terus padahal sudah ditangkap maksudnya," kata Mahfud di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2019).

Mahfud menuturkan, dirinya tak mempermasalahkan aksi mahasiswa yang terjadi belakangan. Namun, ia menyayangkan ketika aksi unjuk rasa berakhir rusuh dan merusak aneka fasilitas publik.

"Jangan hanya demonya yang dilakukan apalagi sampai merusak. Tadi saya sudah bilang jangan membakar, jangan membakar hati dan membakar gedung. Membakar hati itu memanas-manasi terus," ujar Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan itu.

Saat ditanya soal dugaan aksi unjuk rasa mahasiswa diboncengi oleh kepentingan sejumlah pihak untuk menurunkan Presiden Joko Widodo, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menanggapi santai.

Menurut Mahfud, setiap gerakan atau aksi unjuk rasa selalu ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu. Namun, ia menilai hal itu bukan hal yang perlu dikhawatirakan.

"Tapi itu tidak pernah jadi arus utama, ada sih yang menumpang, yang menumpang itu ada tapi enggak pernah menjadi perhatian publik karena yang menjadi perhatian publik aspirasi utamanya," kata Mahfud.

Seperti diketahui, pada pekan ini telah terjadi aksi unjuk rasa oleh mahasiswa di berbagai daerah dengan sejumlah tuntutan antara lain menolak revisi KUHP dan menolak UU KPK hasil revisi.

Beberapa aksi unjuk rasa itu berujung ricuh. Di Jakarta, polisi mencatat ada 265 mahasiswa yang mengalami luka-luka imbas kericuhan seusai unjuk rasa di depan Gedung DPR, Selasa (24/9/2019) lalu.

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/26/14492351/mahfud-md-minta-mahasiswa-cooling-down

Terkini Lainnya

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke