Mendagri Sebut Ada Daerah yang Belum Tuntas Bahas Anggaran Pilkada

Proses penganggaran di beberapa wilayah, kata Tjahjo, masih dibahas Komisi Pemilihan Umum daerah bersama pemerintah setempat.

"Masih ada beberapa daerah yang belum ada titik temu antara teman-teman KPU di daerah dengan Pemda," kata Tjahjo saat memberi sambutan dalam Konsolidasi Nasional 2019 bersama KPU, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Senin (23/9/2019).

Tjahjo menyebut, dirinya mengetahui wilayah-wilayah yang belum menuntaskan anggaran Pilkada karena punya wewenang untuk menandatangani Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan perubahan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Oleh karena pelaksanaan tahapan Pilkada kian dekat, ia meminta jajaran KPU daerah dan Pemda segera menyelesaikan persoalan penganggaran ini.

Dari pihak Kemendagri, Tjahjo menyebut, telah berkoodinasi dengan Dirjen Keuangan Daerah dan Dirjen Otonomi Daerah, memastikan supaya anggaran Pilkada tercukupi.

"Kami telah menugaskan kepada Dirjen Keuangan Daerah dan Dirjen Otonomi Daerah untuk memanggil seluruh daerah tersebut. Kami minta supaya anggarannya cukup dan tercukupi. Ini prinsip ya," ujarnya.

Lebih lanjut, Tjahjo meminta agar para pemangku kepentingan mengidentifikasi permasalahan yang berpotensi muncul di Pilkada, mulai dari keamanan hingga logistik.

"Mohon terus didekati, disinkronkan semoga ada kebutuhan-kebutuhan yang sudah bisa dicapai, dimulai dengan tahapan-tahapan sedikit perubahan untuk tahun anggaran di akhir 2019 ini," katanya.

Untuk diketahui, hari pemungutan Pilkada serentak bakal digelar 23 September 2020. Pilkada digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.