Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

"Saya sudah katakan dari dulu, TNI/Polri tidak akan ditarik dari Papua. Karena, sekali ditarik, Papua bisa lepas," kata Menhan usai menjadi pembicara di seminar "Strategi Bela Negara bagi Generasi Muda dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0", di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2019), dikutip dari Antara.

Ryamizard mengatakan hal itu menanggapi terjadinya baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata (KKB) dengan tim gabungan TNI-Polri di Kampung Olen, Distrik Mabugi, Selasa (17/9/2019), yang telah memakan korban jiwa dari warga sipil.

Menurut dia, persoalan Papua seharusnya bisa diselesaikan dengan baik-baik karena persoalan di Papua ini hanya karena persoalan kesejahteraan.

"Jadi, kalau kita memang harus duduk bareng, mari kita duduk, dan pikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jangan saling mengaitkan. Itu enggak baik," ujar mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini.

Sebelumnya diberitakan, kontak senjata antara kelompok kriminal bersenjata ( KKB) dengan tim gabungan TNI-Polri terjadi di Kampung Olen, Distrik Mabugi, Selasa (17/9/2019) dini hari.

Bupati Puncak, Willem Wandik menyebut, 3 warga sipil tewas dan 4 lainnya mengalami luka tembak akibat kejadian tersebut.

"Ada baku tembak di sana dan hasilnya ada 3 orang yang meninggal dan hari ini dibakar, 4 orang kami melalui Dinas Kesehatan urus bersama TNI-Polri larikan ke Timika untuk pengobatan," ujar Willem, Rabu (18/9/2019).

Ia mengatakan, beberapa KKB yang sebelumnya bermarkas di Distrik Gome, telah berpindah tempat karena lokasi sebelumnya telah disisir oleh aparat.

Akhirnya, sambung Willem, kelompok-kelompok tersebut melarikan diri ke Kampung Olen. Namun, ia menyayangkan upaya penyisiran yang dilakukan aparat keamanan justru menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari pihak sipil.

"Saya selalu menyampaikan, mari kita bangun komunikasi, lakukan pendekatan persuasif agar ada komunikasi antara kelompok TPN OPM dengan TNI-Polri, agar mereka menyerahkan diri," tutur dia.

Saat ini, Willem mengklaim bila masyarakat Puncak merasa tidak nyaman dengan penyisiran yang dilakukan oleh aparat.

Karenanya, ia meminta agar langkah-langkah yang diambil aparat keamanan dalam mengatasi keberadaan KKB harus dibuat secara bijak, jangan sampai hal ini dimanfaatkan oleh pihak lain.