Jadi Lembaga Eksekutif, KPK Dikhawatirkan Hanya Jadi Perpanjangan Tangan Presiden

Perubahan itu dimuat dalam revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang disahkan DPR bersama pemerintah, Selasa (17/9/2019) siang.

Meskipun KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap bersifat independen, Gandjar khawatir, penyidik KPK bakal tunduk pada atasannya, yakni Presiden.

"Yang terjadi selama ini independen itu cuma judul. Semua penyidik independen, penyidik kepolisian, kejaksaan. Masalahnya si penyidik punya atasan, apakah dia bisa memisahkan pada saat menjalankan fungsi penyidikan dia tidak tunduk pada atasan?," kata Gandjar usai focus group discussion di Gedung FH UI, Depok, Jawa Barat, Selasa (17/9/2019).

Gandjar mengatakan, sejauh ini, proses gelar perkara di KPK selalu terjadi secara egaliter. Antara Komisioner KPK dan penyidik dan direktur bisa saling adu argumen tanpa takut bakal dinilai tak tunduk pada atasan.

Namun demikian, dengan berubahnya status kelembagaan KPK, Gandjar tidak yakin hal serupa masih akan terjadi.

Dengan berubahnya KPK menjadi bagian dari lembaga eksekutif, menurut dia, KPK tidak lain menjadi perpanjangan tangan Presiden.

"Yang kita khawatirkan apa, betul-betul ini lembaga nanti jadi perpanjangan tangan Presiden, yang kita khawatirkan apa, (Presiden) pilih-pilih kasus," kata Gandjar.

"Iya kalau pilih-pilihnya dengan skala prioritas yang perlu dan teruji, tapi kalau pilih-pilihnya berdasarkan kepentingan politik itu bagaiamana?," sambungnya.

DPR telah mengesahkan revisi UU KPK. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9/2019).

Setelah direvisi, status kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif, tetapi tetap melaksanakan tugas dan kewenangan secara independen.

Hal ini mengacu pada putusan MK Nomor 36 Tahun 2017. Pada UU KPK sebelum direvisi, KPK disebut hanya lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.