Salin Artikel

Distribusi Kursi Pimpinan ala Revisi UU MD3...

Selama bertugas, mereka mengesahkan 78 atau 40 persen rancangan undang-undang (RUU) dari target program legislasi nasional (prolegnas) sebanyak 189 RUU.

Di luar RUU target prolegnas, DPR menyelenggarakan rapat paripurna yang membahas dua agenda, yaitu mendengar pandangan fraksi-fraksi terkait dengan usulan revisi UU Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) dan usulan revisi UU Nomor 39 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Usulan revisi UU MD3 pun disetujui semua fraksi di DPR. Tak ada fraksi yang menyatakan keberatan atau interupsi dalam sidang yang digelar Kamis (5/9/2019).

Usulan revisi UU MD3 tersebut antara lain mengesahkan agar jumlah pimpinan MPR ditambah dari 7 menjadi 10.

Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi agar setiap fraksi di DPR mendapat jatah pimpinan.

Setelah diketok di paripurna, revisi UU MD3 akan dibahas dengan pemerintah. Bila pemerintah setuju, revisi UU MD3 akan kembali dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Distribusi kekuasaan

Sejak 2014 sampai saat ini, UU MD3 sudah direvisi tiga kali. Kini, menjelang masa jabatan para anggota DPR periode 2019-2024 berakhir, usul untuk merevisi UU MD3 kembali mencuat.

Revisi UU MD3 ini dicurigai untuk bagi-bagi kursi antara anggota DPR serta memperkuat kewenangan para wakil rakyat.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari, menilai, persetujuan semua fraksi di DPR terkait revisi UU MD3 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Padahal, kata Feri, soal jumlah kursi pimpinan MPR sesungguhnya sudah dituntaskan melalui putusan MK.

"Maka, setiap upaya mengubah UU MD3 akan berpotensi menantang UUD 1945 yang telah ditafsirkan MK. Itu sebabnya, di penghujung masa jabatan upaya mengubah UU MD3 sangat politis karena mengabaikan kehendak UUD," ujar Feri.

Menurut dia, DPR terkesan bernafsu menjalankan agenda merusak lembaga legislatif dengan menjadikannya sebagai sarana bagi-bagi kekuasaan.

"Tujuannya diduga agar pembagian kursi di MPR menjadi lebih rata, semua parpol mendapatkan kursi. Ya ini namanya politik transaksional saja," kata Feri. 

Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, revisi UU MD3 menunjukkan hasrat parpol dalam membagi rata kursi di DPR dan MPR.

Ia menilai revisi UU MD3 ini bukan untuk kepentingan rakyat. 

"Fokus revisi UU MD3 ini kan hanya satu, bagaimana sebaran kursi di DPR dan MPR bisa dibagi rata ke partai-partai. Jadi ini kan bukan politik legislasi untuk kepentingan rakyat, melainkan kepentingan parpol untuk memuaskan syahwat mereka lewat pembagian kursi," kata Lucius.

Menurut dia, anggota DPR memang sengaja memanfaatkan periode akhirnya untuk bisa memuluskan kepentingan parpol lewat pembagian kursi di MPR.

Baginya, revisi UU MD3 yang telah 2 kali dilakukan dalam satu periode ini juga menunjukkan DPR tidak membuahkan hasil legislasi yang berkualitas.

"Ditambah pembahasan di sidang paripurna saat ini dan disepakati semua fraksi, maka bisa dibilang UU MD3 ini tak berkualitas karena diutak-atik demi kepentingan politik," ucap Lucius. 

Terkait revisi UU MD3, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, selain menambah jumlah pimpinan MPR, revisi itu juga akan mengubah mekanisme pemilihan pimpinan MPR yang biasanya melalui sistem voting paket, berubah menjadi musyawarah mufakat.

"Jadi yang direvisi hanya satu terkait dengan jumlah. Tentu ini juga mengubah yang biasanya sistem voting pake, dengan adanya MD3 ini ada konsensus. Jadi, ini mengutamakan musyawarah," kata Airlangga.

Namun, ia enggan menjawab ketika ditanya apakah revisi UU MD3 terkait penambahan kursi pimpinan MPR untuk memuluskan wacana amandemen terbatas UUD 1945.

"Saya rasa itu kan semua inisiatif DPR. Kita lihat nanti," ucap dia. 

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyampaikan, pihaknya punya beberapa nama yang bakal diajukan sebagai pimpinan MPR 2019-2024.

Namun, hingga saat ini, nama yang paling kuat adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad Muazni.

"Sejauh ini kami dari Fraksi Gerindra memang punya banyak nama yang pantas duduk di pimpinan (MPR), tapi saya kira Pak Muzani lebih pas dan lebih mantap karena sekarang posisinya sudah di Wakil Ketua MPR," kata Riza.

Kendati demikian, Riza belum dapat memastikan nama-nama lain yang partainya siapkan untuk mengisi kursi pimpinan MPR.

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/06/08334761/distribusi-kursi-pimpinan-ala-revisi-uu-md3

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Logika Membingungkan Pemerintah: Imbau WNI Tak ke Luar Negeri tapi Cabut Larangan Masuk 14 Negara

Logika Membingungkan Pemerintah: Imbau WNI Tak ke Luar Negeri tapi Cabut Larangan Masuk 14 Negara

Nasional
Alasan Pemerintah Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru: Ikonik dan Dikenal Sejak Dulu

Alasan Pemerintah Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru: Ikonik dan Dikenal Sejak Dulu

Nasional
Investigasi Sementara KNKT, Ini Isi Rekaman Kokpit Sriwijaya Air yang Jatuh di Kepulauan Seribu

Investigasi Sementara KNKT, Ini Isi Rekaman Kokpit Sriwijaya Air yang Jatuh di Kepulauan Seribu

Nasional
BPOM Rilis 4 Jenis Vaksin Booster untuk Penerima Vaksin Sinovac

BPOM Rilis 4 Jenis Vaksin Booster untuk Penerima Vaksin Sinovac

Nasional
Saksi Sebut Munarman Terkait Pengeboman Gereja Katedral Jolo Filipina

Saksi Sebut Munarman Terkait Pengeboman Gereja Katedral Jolo Filipina

Nasional
Jokowi: IKN Dirancang agar Warga Pergi ke Mana-mana Dekat, Bisa Naik Sepeda dan Jalan Kaki

Jokowi: IKN Dirancang agar Warga Pergi ke Mana-mana Dekat, Bisa Naik Sepeda dan Jalan Kaki

Nasional
297 Juta Warga Sudah Divaksin, Jokowi: Ada yang Harus Naik Perahu, Naik Gunung...

297 Juta Warga Sudah Divaksin, Jokowi: Ada yang Harus Naik Perahu, Naik Gunung...

Nasional
Kepala Bappenas Umumkan Nama Ibu Kota Baru: Nusantara

Kepala Bappenas Umumkan Nama Ibu Kota Baru: Nusantara

Nasional
Jokowi: Ibu Kota Baru Bukan Hanya Memindahkan Perkantoran, tapi Membangun Smart City

Jokowi: Ibu Kota Baru Bukan Hanya Memindahkan Perkantoran, tapi Membangun Smart City

Nasional
Polri Pastikan Kapolrestabes Medan Akan Ditindak Tegas jika Terbukti Terima Suap

Polri Pastikan Kapolrestabes Medan Akan Ditindak Tegas jika Terbukti Terima Suap

Nasional
Menanti Kejelasan Mahfud soal Menteri yang Minta Jatah Rp 40 Miliar ke Dirjen

Menanti Kejelasan Mahfud soal Menteri yang Minta Jatah Rp 40 Miliar ke Dirjen

Nasional
Pansus RUU IKN Sebut Ada yang Ingin Ambil Keuntungan dari Pemindahan Ibu Kota

Pansus RUU IKN Sebut Ada yang Ingin Ambil Keuntungan dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
Menag Siapkan 3 Skenario Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2022

Menag Siapkan 3 Skenario Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2022

Nasional
Kepastian Tim Advance Umrah Terpapar Omicron Tunggu Hasil WGS Kemenkes

Kepastian Tim Advance Umrah Terpapar Omicron Tunggu Hasil WGS Kemenkes

Nasional
Covid-19 Harian Lewati 800 Kasus, Jokowi: Ini Sudah Naik, Kemarin Sempat 100-200 Kasus

Covid-19 Harian Lewati 800 Kasus, Jokowi: Ini Sudah Naik, Kemarin Sempat 100-200 Kasus

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.