Salin Artikel

Wiranto: Sudah Kondusif, Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Dicabut

Pemblokiran internet dicabut lantaran situasi keamanan di Papua dan Papua Barat telah kondusif. Hal itu berlaku untuk seluruh wilayah Papua dan Papua Barat.

"Ini kan tanggal 5 (September) kan, saya sudah berjanji tanggal 5 akan kami pertimbangkan kalau kondusif maka Internet pembatasannya dicabut," ujar Wiranto saat konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

"Tadi saya sudah mendapatkan laporan dari Kaporli, BIN, dari aparat keamanan di depan sana, keadaan sudah cukup kondusif. Maka pembatasan internet seperti janji saya kemarin ini dicabut," lanjut mantan Panglima ABRI itu.

Namun, ia mengingatkan, pemerintah tak segan memblokir kembali internet di Papua dan Papua Barat bila kerusuhan kembali pecah.

"Jadi internet sudah dinormalkan kembali. Dengan catatan, apabila keadaan memburuk, mudah-mudahan tidak, maka tentu pembatasan internet akan kami lakukan kembali," lanjut dia.

Sebelumnya Wiranto mengatakan blokir internet di Papua dan Papua Barat akan dicabut pada 5 September mendatang, dengan catatan situasi kemanan sudah kondusif.

Hal itu disampaikan oleh Wiranto ketika menyampaikan keterangan pers terkait kondisi terkini di Papua, di Jakarta, Selasa (3/9/2019). "Tadi sudah koordinasi dengan Kapolri, Panglima TNI, kalau sekarang dicabut bagaimana?" ujar Wiranto.

Menurut Menko Polhukam, kondisi di Papua saat ini hoaks sudah berkurang, hasutan-hasutan sudah hampir tidak ada, susananya cenderung positif dan stabil.

Namun dari informasi yang didapat dari analisis prediksi keamanan, pemerintan masih membutuhkan waktu untuk memastikan keadaan.

"Tanggal 5 (September) nanti kalau keadaan betul-betul masih kondusif, kita buka kembali internet," ujar Wiranto.

Diketahui, Kementerian Komunikasi dan informatika menutup akses internet di wilayah Papua dan papua Barat pada Rabu (21/8/2019).

Keputusan ini diambil dengan alasan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan di sana, menyusul kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah.

“Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan data komunikasi mulai Rabu (21/8) hingga suasana tanah Papua kembali kondusif dan normal," ujar Plt. Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu, ketika itu.

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/05/16400891/wiranto-sudah-kondusif-blokir-internet-di-papua-dan-papua-barat-dicabut

Terkini Lainnya

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke