Salin Artikel

Banyak Regulasi Lain, Pasal "Contempt of Court" RKUHP Dinilai Tak Perlu

Direktur Eksekutif Indonesian Legal Roundtable (ILR) Firmansyah Arifin mengatakan, jika Pasal 281 dalam draf RKUHP terbaru sebagai upaya menegakkan keadilan agar institusi peradilan bekerja dengan baik, maka perlu dilihat cara-cara lainnya.

Sebab, ada banyak regulasi yang bisa menjadi sarana yang bisa digunakan tanpa menerapkan pasal contempt of court tersebut.

"Karena saya meletakkannya sebagai sarana, bukan tujuan. Sebenarnya ada cara lain yang dilakukan untuk terciptanya menegakkan keadilan," kata Firmansyah dalam diskusi Legal Update yang diselenggarakan oleh Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Menurut dia, kepercayaan publik terhadap institusi peradilan masih kurang dan banyak yang kecewa dengan putusan hakim di pengadilan.

Di Komisi Yudisial, kata dia, terdapat 700 laporan masuk tentang pengadilan dari masyarakat.

Meskipun belum sepenuhnya terbukti, akan tetapi hal tersebut menjadi sebuah indikasi dan realitas sosial bahwa masih banyak masyarakat yang tak puas dengan kinerja institusi peradilan.

Tidak hanya KY, Ombudsman juga menerima banyak laporan dari masyarakat tentang administrasi peradilan yang mencatat angka yang juga tinggi.

"Kalau RKUHP ini jadi jawaban, tapi saya rasa ini bukan jawaban. Apa betul kekhawatiran kalangan internal pengadilan akan terjawab dengan aturan contempt of court ini? Menurut saya, itu bukan jaminan karena sarana lainnya sudah tersedia," kata dia.

Menurut Firmansyah, dalam rangka menjaga martabat hakim, sudah disiapkan lembaga atau mekanisme khusus, yakni dengan adanya KY sebagaimana dalam Pasal 24B UUD Tahun 1945.

Tugas KY, kata dia adalah memastikan bahwa para hakim bekerja sesuai dengan kode etik.

"Kalau dicek di UU KY Nomor 8 Tahun 2018, disediakan mekanisme khusus yang menjadi tugas KY untuk melakukan semacam advokasi terhadap mereka yang dianggap bertentangan dengan upaya penjagaan harkat dan martabat kehormataan hakim, mereka bisa melapor ke KY dan dimediasi agar keluhan hakim dijembatani," kata dia.

Selain itu, ada juga UU Kekuasaan Hakim Nomor 4 Tahun 2009 yang telah memberi jaminan keamanan terhadap para hakim.

Ini termasuk juga soal RUU Jabatan Hakim yang sedang dibahas di legislatif. Terdapat satu bab khusus untuk melindungi hakim, mulai dari keamanan, kode etik, dan lainnya.

"Regulasi-regulasi itu jadi salah satu sarana yang bisa kita lihat sebelum merujuk KUHP yang akan disahkan ini. Kalaupun cara-cara itu kurang, apakah contempt of court itu jadi jawaban?" kata dia.

"Mesti harus ada penyeimbang, bagian-bagian mana yang dianggap resah pengadilan, yang mungkin memunculkan intervensi, chaos, dan sebagainya," tutur dia.

Pasal 281 huruf c draf terbaru RKUHP menyatakan, setiap orang secara melawan hukum merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan dipidana penjara paling lama 1 tahun.

Tindakan lain yang masuk dalam kategori contempt of court yakni bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/04/03450011/banyak-regulasi-lain-pasal-contempt-of-court-rkuhp-dinilai-tak-perlu

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

6 Terdakwa Kasus “Obstruction of Justice” hingga Brigjen Benny Ali Bersaksi di Sidang Ferdy Sambo

6 Terdakwa Kasus “Obstruction of Justice” hingga Brigjen Benny Ali Bersaksi di Sidang Ferdy Sambo

Nasional
Ricky Rizal Akui Ubah Keterangan dari Skenario Ferdy Sambo karena Ditetapkan Tersangka

Ricky Rizal Akui Ubah Keterangan dari Skenario Ferdy Sambo karena Ditetapkan Tersangka

Nasional
Setelah “Dikadalin”, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria Akhirnya Bertemu Sambo

Setelah “Dikadalin”, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria Akhirnya Bertemu Sambo

Nasional
'Tongkrongan' Pemimpin Kasual dan Determinasi Pariwisata

"Tongkrongan" Pemimpin Kasual dan Determinasi Pariwisata

Nasional
Kemensos Fasilitasi Cetak Ulang KTP dan KK untuk Penyintas Gempa Cianjur

Kemensos Fasilitasi Cetak Ulang KTP dan KK untuk Penyintas Gempa Cianjur

Nasional
Simak, Aturan Lengkap PPKM Level 1 Jelang Nataru hingga 9 Januari 2023

Simak, Aturan Lengkap PPKM Level 1 Jelang Nataru hingga 9 Januari 2023

Nasional
RKUHP, antara Kritik Masyarakat dan 'Pride' Anak Bangsa...

RKUHP, antara Kritik Masyarakat dan "Pride" Anak Bangsa...

Nasional
Putri Candrawathi Bakal Jadi Saksi di Sidang Richard Eliezer dkk Besok

Putri Candrawathi Bakal Jadi Saksi di Sidang Richard Eliezer dkk Besok

Nasional
5 Momen Hakim Ragukan Kesaksian Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf

5 Momen Hakim Ragukan Kesaksian Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf

Nasional
Penjelasan Kuat Ma'ruf soal 'Duri Dalam Rumah Tangga' Sambo dan Putri

Penjelasan Kuat Ma'ruf soal "Duri Dalam Rumah Tangga" Sambo dan Putri

Nasional
Aksi Helikopter hingga Tank Warnai Latihan Pertempuran Yonif Awang Long

Aksi Helikopter hingga Tank Warnai Latihan Pertempuran Yonif Awang Long

Nasional
Saat Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Kompak Tak Tahu Ferdy Sambo Tembak Yosua

Saat Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Kompak Tak Tahu Ferdy Sambo Tembak Yosua

Nasional
BERITA FOTO: Richard Eliezer Sebut Ricky Tahu Perintah Sambo Tembak Brigadir J

BERITA FOTO: Richard Eliezer Sebut Ricky Tahu Perintah Sambo Tembak Brigadir J

Nasional
Momen Ricky Rizal Berkelit Saat Keceplosan soal Sarung Tangan Ferdy Sambo

Momen Ricky Rizal Berkelit Saat Keceplosan soal Sarung Tangan Ferdy Sambo

Nasional
Pro Jo: Pandangan Kita Masih Sama, Kawal Pak Jokowi sampai 2024

Pro Jo: Pandangan Kita Masih Sama, Kawal Pak Jokowi sampai 2024

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.