Pembahasan Pemindahan Ibu Kota di DPR Diprediksi Alot

Pasalnya, mayoritas konstituen partai politik yang duduk di parlemen menyatakan tidak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

"Jangan sampai nanti misalnya Presiden sudah menentukan, ternyata partai politik yang ada di DPR karena melihat bahwa sebagian besar konstituennya itu tidak mendukung keputusan Pak Jokowi akhirnya memutuskan untuk menolak (ibu kota pindah)," kata Rico dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Selasa (3/9/2019).

Rico memprediksi, partai politik akan sangat berhati-hati dalam menanggapi rencana pemindahan ibu kota. Sebab, keputusan partai politik akan sangat berpengaruh pada perolehan suara mereka di Pemilu 2024 mendatang.

"Kalau ternyata konstituen dari partai politik pendukung Jokowi maupun tidak yang menyatakan tidak setuju itu membesar, ini nanti akan ada hukuman politik di 2024 nanti yang bisa diberikan oleh konstituen kepada partainya," ujar Rico.

Oleh karena itu, Rico menilai Presiden Joko Widodo dan Pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk meyakinkan publik atas rencana pemindahan ibu kota agar rencana itu berjalan mulus di DPR.

"Pemerintah harus sekuat tenaga meyakinkan publik dan membuka data-data seluas-luasnya, ini lho alasan sebenarnya krnapa kita harus pindah, ini lho akan lebih efisien, ini ekonomi akan meningkat sekian persen sekian persen," kata Rico lagi.

Sebelumnya, Median merilis hasil survei mereka yang menunjukkan 45,3 responden tidak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota sedangkan hanya ada 40,7 persen responden yang menyetujui rencana tersebut.

Survei tersebut digelar pada 26-30 Agustus 2019 lalu melibatkan 1.000 responden. Survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling ini memiliki margin of error sebesar 3,09 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). 

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Seperti diketahui, Pemerintah bersama DPR harus merevisi sejumlah undang-undang untuk secara resmi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.