Salin Artikel

Tidak Setuju Kursi MPR Jadi 10, Cak Imin: Terlalu Banyak

Pernyataan ini disampaikan Muhaimin menanggapi Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas yang menyatakan telah menyiapkan draf revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) terkait penambahan pimpinan MPR.

"Ya kalau sepuluh (pimpinan MPR) kebanyakan ya," kata Muhaimin ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (30/8/2019).

Penambahan jumlah kursi pimpinan MPR, lanjut Muhaimin, belum menjadi prioritas PKB. Ia mengaku, belum memberikan arahan kepada ketua fraksi PKB di DPR mengenai revisi UU MD3.

Muhaimin atau yang akrab disapa Cak Imin juga mengatakan, para ketua umum partai di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) belum membicarakan terkait penambahan kuota pimpinan MPR.

"Saya merasa tidak prioritas (penambahan pimpinan MPR). Enggak ada (arahan kepada ketua fraksi). Belum tahu, fraksi sendiri yang memutuskan," ujar dia.

Senanda dengan Muhaimin, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, penambahan kuota pimpinan MPR perlu dibahas dengan seluruh fraksi partai di DPR.

Ia mengatakan, sang ketua umum partai berpesan agar pembahasan mengenai penambahan pimpinan MPR lebih mengedepankan kebersamaan.

"Duduk bersama dulu semua fraksi, yang arahan ketua umum itu semuanya mengarah pada bagaimana caranya ada kebersamaan, tidak ribut-ribut di DPR dan MPR. Itu saja," kata Jazilul.

Menurut Jazilul, saat ini beberapa partai memiliki pandangan yang berbeda, ada partai yang ingin pimpinan MPR menjadi sepuliuh dan ada partai yang mempertahankan pimpinan MPR menjadi lima orang.

"Ada yang bilang rasionalnya sepuluh, ada yang bilang (sepuluh pimpinan MPR) enggak rasional. Tapi kan belum. Tanya ke partai masing-masing," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menuturkan bahwa pihaknya telah menyiapkan draf revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Menurut Supratman, rencana revisi UU MD3 merupakan keputusan dari Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD).

"Jadi ini ada putusan Mahkamah Kehormatan Dewan yang memerintahkan untuk dilakukan revisi. Sehingga mau tidak mau saya harus menjalankan itu," ujar Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019)

Supratman mengatakan, dalam draf revisi UU MD3 yang sudah disiapkan, hanya ada satu pasal yang diubah.

Perubahan pasal tersebut terkait penambahan jumlah pimpinan MPR periode 2019-2024, yakni 1 orang ketua dan 9 orang wakil ketua.

Draf tersebut rencananya baru akan dibahas oleh seluruh fraksi dalam rapat Baleg pada Senin (2/9/2019) mendatang. 

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/30/14361511/tidak-setuju-kursi-mpr-jadi-10-cak-imin-terlalu-banyak

Terkini Lainnya

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke