Salin Artikel

Pemerintah Pastikan Papua Aman Terkendali, Tapi Tetap Tambah Pasukan

Pengamatan Kompas.com, Rabu (21/8/2019) pagi, aktivitas persekolahan, baik SD, SMP dan SMP, sudah berjalan seperti biasanya.

Di sepanjang tepi jalan-jalan besar juga demikian. Tampak pedagang kaki lima mulai menjajakan barang dagangan, berupa kue maupun kacang ijo.

Api pada Gedung DPRD Papua Barat dan bekas kantor gubernur di Manokwari sudah padam dan sedang dalam tahap pembersihan. Tidak ada lagi blokade massa di jalan-jalan besar.

Semua akses jalan maupun pusat perekonomian terpantau mulai kembali normal.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan, situasi di bumi Papua sudah cukup kondusif dan aman terkendali.

"Intinya, perkembangan seluruh daerah (Papua dan Papua Barat) cukup kondusif. Tensinya menurun. Jadi aman terkendali," kata Wiranto.

Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di bumi Papua.

Wiranto sudah berkoordinasi dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk menangani akar masalah dalam kerusuhan di Manokwari tersebut.

Dalam rapat yang digelar Senin (19/8/2019), diinstruksikan kepada Polri untuk mengusut secara tuntas dan adil terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum berkaitan dengan dugaan penghinaan bendera merah putih di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya.

Bahkan, termasuk pula mengusut pelaku yang melontarkan kata-kata bernada rasisme kepada mahasiswa Papua.

Diketahui, peristiwa inilah yang menyebabkan masyarakat Papua marah dan turun ke jalan. 

Komitmen-komitmen inilah yang disosialisasikan kepada masyarakat Papua sehingga mereka kembali ke aktivitasnya masing-masing.

"Sudah terkendali, aman. Masyarakat sudah tenang, karena sudah ada penjelasan-penjelasan yang cukup jelas dan gamblang dari berbagai pihak," ujar Wiranto.

Tetap Tambah Pasukan

Kendati sudah cukup kondusif, Wiranto menyatakan, penambahan pasukan keamanan tetap diperlukan. Mereka akan mengamankan objek-objek vital di Papua dan Papua Barat.

Penambahan pasukan pun dilakukan dengan mendatangkan pasukan dari luar kedua wilayah tersebut.

Wiranto juga meminta kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan berita-berita yang memprovokasi dan memanfaatkan insiden untuk membuat kacau dan keruh suasana.

"Kita bersyukur bahwa segera ada reaksi cepat dari berbagai pihak yang intinya agar semuanya bisa kembali kondusif. Tidak ada masalah," tutup dia.

Semakin membaiknya suasana di Papua dan Papua Barat juga dikonfirmasi oleh Panglima Kodam (Pangdam) XVIII/Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau.

Selain di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat, khusus di Manokwari telah kembali kondusif.

"Pada hari ini, mulai dari pagi sampai sekarang, kondisi Manokwari sudah kondusif. Kegiatan masyarakat sudah membaik, sudah kembali seperti biasa," ujar Joppye melalui keterangan tertulis, Selasa (20/8/2019).

"Kita harap ini akan cooling down," ujar Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa.

Ia pun mendorong aparat kepolisian mengusut tuntas akar ketersinggungan masyarakat Papua sehingga mereka marah dan berbuat rusuh.

"Apa yang diharapkan masyarakat Papua di Papua dan Papua Barat, agar peristiwa di Surabaya diselesaikan," kata dia.

Wapres Kalla juga mengingatkan bahwa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Malang Sutiaji secara resmi sudah meminta maaf kepada masyarakat Papua apabila ada warganya yang melontarkan kata-kata tidak pantas.

Kedua kepala daerah itu memastikan, kata-kata tersebut bukan mewakili masyarakat di daerahnya. Itu merupakan perbuatan dari oknum saja.

Atas hal ini, Wapres Kalla berharap masyarakat Papua bisa memahami dan menerimanya agar situasi benar-benar bisa kembali normal.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/21/08265321/pemerintah-pastikan-papua-aman-terkendali-tapi-tetap-tambah-pasukan

Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke