Salin Artikel

BNPT Sebut Polisi Jadi Target Serangan Teroris karena Efek Dendam

"Memang jadi target utama saat ini karena kebetulan yang menangani masalah terorisme ini kan adalah kepolisian. Ada dendam terhadap aparat-aparat kepolisian karena mereka yang menangkap teroris," ujar Suaib saat ditemui dalam diskusi dan peluncuran buku "Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan, dan Tantangan" di Hotel Century, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2019).

Dilaporkan, polisi menjadi menjadi target serangan utama dari teroris sepanjang tahun 2017-2018. Berdasarkan kajian The Habibie Centre (THC), sebanyak 74 persen serangan terorisme disasarkan ke polisi.

Selain polisi, target serangan teroris lainnya adalah masyarakat sebesar 11 persen, fasilitas agama (5 persen), dan target serangan lainnya (10 persen).

Menurut Suaib, berdasarkan pengamatannya, aparat penegak hukum dipandang oleh teroris sebagai kelompok yang harus diserang. Itu, kata Suaib, juga terjadi di negara lainnya.

"Mereka (teroris) punya anggapan bahwa aparat penegak hukum itu memang harus diserang. Kebetulan, yang sering berbenturan dengan teroris ya polisi. Di beberapa negara lain, khususnya negara di Timur Tengah, juga sama," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Serve Indonesia, Dete Aliah, menambahkan, pola penangkapan oleh kepolisian harus dievaluasi supaya tidak menimbulkan efek baru.

"Target sasaran teroris kan awalnya ada orang asing, kemudian bergeser ke polisi karena ada efek dendam dari cara polisi menangkap yang dilakukan secara represif. Harus ada mekanisme baru penangkapan dan pemulihan teroris supaya tidak menimbulkan balas dendam," tutur Dete.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/20/20224021/bnpt-sebut-polisi-jadi-target-serangan-teroris-karena-efek-dendam

Terkini Lainnya

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi dan Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi dan Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke