Salin Artikel

5 Pernyataan soal Pemindahan Ibu Kota dalam Sidang di MPR, DPR, dan DPD

Rencana Jokowi yang akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan sudah berlangsung cukup lama. Namun, hingga saat ini belum dipastikan di mana lokasi ibu kota baru di Kalimantan itu akan bermukim.

Beberapa provinsi di Kalimantan, seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah sudah bersiap jika Jokowi akan memindahkan ibu kota ke wilayah mereka.

Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan dalam Sidang Bersama DPD dan DPR pada Jumat (16/8/2019), Jokowi pun mengungkap rencana ini secara resmi.

Sejumlah hal menarik terkait pemindahan ibu kota dibicarakan dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPD-DPR, hingga pembacaan Laporan Nota Keuangan dan RAPBN 2020.

Berikut paparannya:

1. Jokowi minta izin

Menjelang HUT ke-74 RI, dalam Pidato Kenegaraan 2019, Jokowi meminta izin secara resmi untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan.

"Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak, Ibu, Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi dalam pidato kenegaraan itu.

Namun, Jokowi tidak menyebutkan calon ibu kota baru itu secara spesifik dan mendetail.

Tentu saja hal ini masih membuat penasaran publik, ke Kalimantan mana sebenarnya ibu kota akan berpindah.

Menurut dia, ibu kota juga merupakan representasi kemajuan sebuah bangsa. Pemindahan tersebut dilakukan demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi.

"Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," kata dia.

Ia berharap pemindahan ibu kota akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.

"Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa," kata Jokowi.

3. Didukung DPD

Rencana yang sudah bergulir cukup lama ini juga mendapat dukungan dari sejumlah pihak.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO) menyampaikan pihaknya mendukung Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan.

"Kami mendukung pemerintah untuk segera merealisasikan rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan," ujar OSO.

Jokowi mengaku bahwa pemerintah menyiapkan skema anggaran khusus dalam pemindahan ibu kota.

"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha," kata Jokowi.

Saat ini, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah hal agar pemindahan ibu kota itu berjalan lancar. Salah satunya terkait penyediaan anggaran.

"Untuk pemindahan dan pembangunan ibu kota baru itu dana yang dibutuhkan mencapai Rp 466 triliun," kata Jokowi, dalam pertemuan dengan pimpinan media massa pada 14 Agustus 2019.

5. Berkonsep "smart and green city"

Jokowi menyatakan bahwa pembangunan ibu kota baru akan dilakukan dengan konsep pro-lingkungan.

Ibu kota akan berkonsep kota hijau yang cerdas.

"Dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil," ucap Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, ibu kota baru dirancang sebagai representasi identitas bangsa dengan konsep forest city.

Identitas bangsa itu akan digambarkan melalui beberapa hal, yakni Monumental Building, Museum, dan Cultural Exhibition Area.

"Berkonsep forest city, IKN memastikan kelestarian hutan sehingga Ruang Terbuka Hijau (RTH) akan dibangun minimal 50 persen dari total luas area kota," ujar Bambang.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/17/05350081/5-pernyataan-soal-pemindahan-ibu-kota-dalam-sidang-di-mpr-dpr-dan-dpd

Terkini Lainnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke